Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru

Satpol PP Nunukan Razia Perizinan Hotel

satpol pp, perizinan hotel, kabupaten nunukan, kalimantan timur

Posted on 22 Jan 2013. Hits : 442

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur, merazia perizinan perhotelan di daerah itu.

Kepala Satpol PP Kabupaten Nunukan, Syafrudin di Nunukan, Selasa, mengatakan dari 12 hotel dan penginapan yang dirazia,, sebagian besar tidak memiliki izin operasi.

"Dari 12 hotel yang dirazia, hanya tiga yang memiliki izin operasi yakni Hotel Laura, Marvell Hotel dan Hotel Marami," katanya.

Razia yang dilakukan, kata dia, masih sebatas pengecekan dan mengidentifikasi kebenaran perizinan hotel dan penginapan di daerah ini, belum memiliki izin akan dilaporkan kepada pemerintah daerah.

Sesuai hasil konfirmasi dengan pemilik hotel, lanjut Syafrudin, mereka mengaku kesulitan mengurus perizinan terkait belum memiliki izin Amdal (analisis mengenai dampak lingkungan) sebagai dasar mengurus izin operasi.

Syafrudin menilai banyaknya perhotelan dan penginapan yang tidak memiliki izin operasi karena mengalami kendala apabila baru mengurus sekarang akibat tingginya biaya yang harus dikeluarkan terutama pengurusan izin upaya pemantauan lingkungan kelola lingkungan (UPLKL) yang mencapai Rp30 juta atau tergantung ukuran dan jumlah kamarnya.

Ia juga mengakui, kebanyakan hotel dan penginapan yang ada di Kabupaten Nunukan sudah ada sebelum dimekarkan menjadi kabupaten. Kalau hotel yang telah memiliki Amdal sendiri, memang baru dibangun.

"Memang ada kendala, yaitu hotel dan penginapan yang belum memiliki izin operasi itu dibangun sewaktu Nunukan masih berstatus kecamatan," ujarnya.

Sebenarnya, kata dia, untuk membangun hotel atau penginapan terlebih dahulu melengkapi izin operasi. Tetapi izin operasi tidak dapat dikeluarkan oleh Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BKPM-PT) Kabupaten Nunukan sebelum memiliki Amdal, katanya.

Syafrudin mengatakan terkait dengan perizinan hotel dan penginapan ini, Satpol PP akan menggelar pertemuan dengan Badan Lingkungan Hidup Daerah, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dan BKPM-PT untuk membahas masalah tersebut.

Jadi yang akan dibahas nantinya adalah, apakah biaya pengurusan UPLKL antara hotel dan penginapan sama besarnya. "Ini perlu diperjelas, supaya masyarakat yang memiliki hotel dan penginapan itu melengkapi perizinannya," katanya.

Petugas Satpol PP yang melakukan razia menyatakan, hotel dan penginapan yang ditemukan belum memiliki izin operasi tergantung dari Pemkab Nunukan, apakah disegel atau tidak. "Masalah ini tergantung pemerintah daerah," ujar salah seorang anggota Satpol PP yang ikut merazia.(ant/id)

Dua Daerah DIY Percontohan Kemiskinan Nasional

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyatakan sebanyak dua daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menjadi daerah percontohan bagi program pengentasan kemiskinan pemerintah.

Kekhasan Taman Nasional Daya Tarik Wisata

Pakar pelestarian lingkungan hidup dari Amerika, Shane Barrow, memberikan komentar dan penilaiannya terkait keadaan taman nasional yang ada di Indonesia.

Pemerintah Perkuat Transmigrasi Untuk Kurangi Impor Pangan

Pemerintah segera memperkuat dan menggalakkan kembali program transmigrasi untuk mengurangi ketergantungan impor pangan, kata Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo.

Penyaluran KIP Belum Tuntas

Penyaluran Kartu Indonesia Pintar (KIP) belum juga tuntas meskipun batas waktu penyaluran akan berakhir di akhir September.

BNPB-MIT Kembangkan Peta Bencana Berbasis Media Sosial

Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Urban Risk Lab Massachusetts Institute of Technology (MIT), Amerika Serikat, mengembangkan peta bencana berbasis media sosial.