Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru

YLKI Lampung: Kenaikan Tarif PBB Tidak Wajar

yayasan lembaga konsumen indonesia, kenaikan tarif dasar listrik, memprotes kenaikan pbb

Posted on 08 Apr 2013. Hits : 491

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Lampung menilai kenaikan tarif pajak bumi dan bangunan di Kota Bandarlampung tidak wajar, karena ditentukan berdasarkan harga jual tanah di pasaran.

"Kenaikan tarif PBB saat ini juga belum tepat, karena dibarengi dengan kenaikan tarif dasar listrik serta kenaikan sembako lainnya," kata Ketua YLKI Lampung Subadra Yani di Bandarlampung, Minggu.

Dia menyatakan, pihaknya siap mengadakan seminar tentang kenaikan atau penyesuaian tarif PBB yang terjadi di Bandarlampung pada Senin (8/4) di Hotel Amalia.

Menurut dia, seminar ini digelar karena banyak masyarakat yang memprotes kenaikan PBB ini yang tidak memperhitungkan kemampuan masyarakat saat ini.

"Sektor PBB memang potensi pendapatan asli daerah untuk Pemkot Bandarlampung. Namun, tindakan ini jangan sampai membebani masyarakat," kata dia pula.

Jangan sampai kenaikan tarif PBB ini membebani masyarakat karena kenaikannya yang tidak wajar.

Masyarakat dalam seminar ini, juga harus datang dan mereka telah diundang sebagai wajib pajak.

YLKI Lampung juga memberikan nomor pengaduan bagi masyarakat yang merasa keberatan atas kenaikan tarif PBB ini ke nomor 081288238838.

"Masyarakat juga harus mengetahui kenapa tarif PBB ini naik dan seperti apa perhitungannya. Karena, itu kami pun mengundang pihak Pemkot Bandarlampung dan sejumlah tokoh serta elemen lainnya," kata dia lagi.

Dalam pertemuan nanti, akan ada jawaban untuk masyarakat atas kenaikan tarif PBB ini termasuk sikap warga atas kebijakan tersebut sepakat atau tidak.

Pemkot Bandarlampung mendapatkan sorotan tajam kalangan pengamat karena menerapkan kebijakan menaikkan PBB antara 100 hingga 300 persen dari sebelumnya.(ant/rd)

Summarecon Bandung Tawarkan Hunian Yang Humanis

Summarecon Bandung adalah kawasan seluas 300 ha yang dikembangkan oleh PT Summarecon Agung Tbk.

KPK Ingin Hilangkan Politik Uang Dalam Pilkada

Komisi Pemberantasan Korupsi menginginkan agar politik uang dalam Pemilihan Kepala Daerah dihilangkan, salah satunya dengan usulan institusi itu untuk meningkatkan dana bantuan bagi partai politik sebesar 50 persen, kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata.

Garda Bangsa: Radikalisme Ancam Kebhinekaan

Organisasi sayap Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Garda Bangsa menilai kebhinekaan yang ada di Indonesia saat ini terancam oleh perkembangan paham radikal dan terorisme.

KJRI Berupaya Bebaskan WNI Ditahan Di Jeddah

Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) berupaya membebaskan dua warga negara Indonesia (WNI) yang ditahan di Jeddah setelah bergurau membawa bom ketika hendak naik pesawat, kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir.

Presiden Segera Berantas 'Jual Beli' Jabatan ASN

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan akan segera memberantas praktik "jual beli" jabatan dalam manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).