Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru, Ciputra News

YLKI Lampung: Kenaikan Tarif PBB Tidak Wajar

yayasan lembaga konsumen indonesia, kenaikan tarif dasar listrik, memprotes kenaikan pbb

Posted on 08 Apr 2013. Hits : 491

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Lampung menilai kenaikan tarif pajak bumi dan bangunan di Kota Bandarlampung tidak wajar, karena ditentukan berdasarkan harga jual tanah di pasaran.

"Kenaikan tarif PBB saat ini juga belum tepat, karena dibarengi dengan kenaikan tarif dasar listrik serta kenaikan sembako lainnya," kata Ketua YLKI Lampung Subadra Yani di Bandarlampung, Minggu.

Dia menyatakan, pihaknya siap mengadakan seminar tentang kenaikan atau penyesuaian tarif PBB yang terjadi di Bandarlampung pada Senin (8/4) di Hotel Amalia.

Menurut dia, seminar ini digelar karena banyak masyarakat yang memprotes kenaikan PBB ini yang tidak memperhitungkan kemampuan masyarakat saat ini.

"Sektor PBB memang potensi pendapatan asli daerah untuk Pemkot Bandarlampung. Namun, tindakan ini jangan sampai membebani masyarakat," kata dia pula.

Jangan sampai kenaikan tarif PBB ini membebani masyarakat karena kenaikannya yang tidak wajar.

Masyarakat dalam seminar ini, juga harus datang dan mereka telah diundang sebagai wajib pajak.

YLKI Lampung juga memberikan nomor pengaduan bagi masyarakat yang merasa keberatan atas kenaikan tarif PBB ini ke nomor 081288238838.

"Masyarakat juga harus mengetahui kenapa tarif PBB ini naik dan seperti apa perhitungannya. Karena, itu kami pun mengundang pihak Pemkot Bandarlampung dan sejumlah tokoh serta elemen lainnya," kata dia lagi.

Dalam pertemuan nanti, akan ada jawaban untuk masyarakat atas kenaikan tarif PBB ini termasuk sikap warga atas kebijakan tersebut sepakat atau tidak.

Pemkot Bandarlampung mendapatkan sorotan tajam kalangan pengamat karena menerapkan kebijakan menaikkan PBB antara 100 hingga 300 persen dari sebelumnya.(ant/rd)

Ahok: Pelanggar Ganjil Genap Diberi Blangko Biru

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang akrab dipanggil Ahok mengatakan penerapan kendaraan dengan nomor polisi ganjil genap bila ada yang melanggar langsung diberi blangko tilang warna biru.

Banyuwangi Siapkan Langkah Hadapi Tantangan Ekonomi 2017

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, menyiapkan sejumlah langkah untuk menghadapi kondisi ekonomi pada 2017 yang diprediksi bakal nbanyak menghadapi tantangan berat.

Kupang Terapkan Rekam KTP Elektronik 24 Jam

Pemerintah Kota Kupang segera menerapkan layanan perekaman identitas untuk pencetakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik warga di wilayah ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur itu 24 jam.

170 Ekor Sapi Ikuti Kontes Di Situbondo

Sebanyak 170 ekor sapi hasil inseminasi buatan mengikuti kontes ternak sapi yang digelar Pemerintah Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, guna mengetahui keberhasilan pada sektor peternakan.

Program 35.000 MW Diperkirakan Tidak Capai Target

Pengamat energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi memperkirakan program pembangunan pembangkit listrik berdaya 35.