Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru, Ciputra News

YLKI Lampung: Kenaikan Tarif PBB Tidak Wajar

yayasan lembaga konsumen indonesia, kenaikan tarif dasar listrik, memprotes kenaikan pbb

Posted on 08 Apr 2013. Hits : 491

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Lampung menilai kenaikan tarif pajak bumi dan bangunan di Kota Bandarlampung tidak wajar, karena ditentukan berdasarkan harga jual tanah di pasaran.

"Kenaikan tarif PBB saat ini juga belum tepat, karena dibarengi dengan kenaikan tarif dasar listrik serta kenaikan sembako lainnya," kata Ketua YLKI Lampung Subadra Yani di Bandarlampung, Minggu.

Dia menyatakan, pihaknya siap mengadakan seminar tentang kenaikan atau penyesuaian tarif PBB yang terjadi di Bandarlampung pada Senin (8/4) di Hotel Amalia.

Menurut dia, seminar ini digelar karena banyak masyarakat yang memprotes kenaikan PBB ini yang tidak memperhitungkan kemampuan masyarakat saat ini.

"Sektor PBB memang potensi pendapatan asli daerah untuk Pemkot Bandarlampung. Namun, tindakan ini jangan sampai membebani masyarakat," kata dia pula.

Jangan sampai kenaikan tarif PBB ini membebani masyarakat karena kenaikannya yang tidak wajar.

Masyarakat dalam seminar ini, juga harus datang dan mereka telah diundang sebagai wajib pajak.

YLKI Lampung juga memberikan nomor pengaduan bagi masyarakat yang merasa keberatan atas kenaikan tarif PBB ini ke nomor 081288238838.

"Masyarakat juga harus mengetahui kenapa tarif PBB ini naik dan seperti apa perhitungannya. Karena, itu kami pun mengundang pihak Pemkot Bandarlampung dan sejumlah tokoh serta elemen lainnya," kata dia lagi.

Dalam pertemuan nanti, akan ada jawaban untuk masyarakat atas kenaikan tarif PBB ini termasuk sikap warga atas kebijakan tersebut sepakat atau tidak.

Pemkot Bandarlampung mendapatkan sorotan tajam kalangan pengamat karena menerapkan kebijakan menaikkan PBB antara 100 hingga 300 persen dari sebelumnya.(ant/rd)

DPRD: Pembentukan Dinas Kebudayaan Optimalkan Dana Keistimewaan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengharapkan pembentukan Dinas Kebudayaan di lingkungan pemeritah setempat mampu mengoptimalkan anggaran dana keistimewaan.

Desa Anggarkan Rp5 Juta Untuk Website

Desa di Kabupaten Jembrana, Bali, menganggarkan Rp5 juta untuk pembuatan website.

Robusta Bengkulu Masuk Semifinal Kopi Spesial

Kopi robusta dari Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu masuk dalam semifinal Kontes Kopi Spesialti Indonesia (KKSI) atau "Indonesia Cupping Competition" yang digelar Asosiasi Eksportir dan Industri Kopi Indonesia (AEKI) dan Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia (PPKKI) di Jakarta.

Dishubkominfo Bulungan: Infrastruktur Jalan Kurang Memadai

Sejak menjadi Ibu Kota Provinsi Kaltara, perkembangan Tanjung Selor mulai terlihat, dimulai dari bertambahnya gedung perkantoran hingga jumlah kendaraan.

Ratusan Pemohon e-KTP Bekasi Memprotes Penyetopan Layanan

Ratusan pemohon perekaman kartu tanda penduduk elektronik di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, Jawa Barat, memprotes pemberhentian layanan akibat pemadaman listrik, Selasa.