Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru, Ciputra News

Kejagung Periksa Lima Saksi Dugaan Korupsi KLH

kejagung, dugaan korupsi, klh, kementrian lingkungan hidup, jakarta

Posted on 19 Dec 2012. Hits : 335

Penyidik Kejaksaan Agung memeriksa lima saksi terkait kasus dugaan korupsi atas perjalanan dinas di Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) pada tahun anggaran 2009 yang merugikan negara senilai Rp1,2 miliar.

"Lima orang saksi terkait dugaan korupsi di perjalanan dinas di KLH hadir hari ini dan diperiksa sejak siang," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Setia Untung Arimuladi, di Jakarta, Selasa malam.

Kelima saksi tersebut adalah Staf Bagian Keuangan Biro Umum Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) Suarsih binti Enos, Staf Bagian Akutansi KLH Mayda Awvia Zaich, Staf Biro Umum KLH Endah Lisyowati, Staf Biro Umum Perjalanan Dinas Biro Umum KLH Munadjib, dan Kabag Keuangan KLH Sugeng Yos Budiarso.

Kasus ini bermula ketika Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan dugaan pelanggaran pada alokasi anggaran perjalanan dinas di KLH pada 2009.

Pada tahun tersebut, Biro Umum Sekretariat KLH menyediakan Perjalanan Dinas Umum Dalam Negeri dengan pagu Rp9.474.713.000 dan realisasinya Rp9.474.397.410.

Namun, dalam pelaksanaannya, setelah dilakukan pemeriksaan, Kejagung menduga terdapat kegiatan yang tidak dilaksanakan.

"Pelaku dalam kasus ini membuat laporan pelaksaanaan pertanggungjawaban dalam bentuk laporan fiktif," jelas Untung.

Untung menjelaskan, kerugian negara dari kasus ini sebesar Rp1,2 miliar.

Penyidik sudah menetapkan tiga tersangka, yakni adalah Kepala Bagian Keuangan Biro Umum Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) Amat S, Kepala Sub Bagian Verifikasi Biro Umum KLH Sulaeman dan mantan Asisten Departemen Kelembagaan Lingkungan Hidup Deputi 2 Biro Umum KLH Pudji H.

Mereka disangka melanggar Pasal dua dan tiga Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) sebagaimana diubah pada Undang-Undang No.20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat ke (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yaitu pasal penyalahgunaan kewenangan dengan ancaman pidana maksimal 20 tahun. (ant/ed/foto:google)

Ahok: Pelanggar Ganjil Genap Diberi Blangko Biru

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang akrab dipanggil Ahok mengatakan penerapan kendaraan dengan nomor polisi ganjil genap bila ada yang melanggar langsung diberi blangko tilang warna biru.

Banyuwangi Siapkan Langkah Hadapi Tantangan Ekonomi 2017

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, menyiapkan sejumlah langkah untuk menghadapi kondisi ekonomi pada 2017 yang diprediksi bakal nbanyak menghadapi tantangan berat.

Kupang Terapkan Rekam KTP Elektronik 24 Jam

Pemerintah Kota Kupang segera menerapkan layanan perekaman identitas untuk pencetakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik warga di wilayah ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur itu 24 jam.

170 Ekor Sapi Ikuti Kontes Di Situbondo

Sebanyak 170 ekor sapi hasil inseminasi buatan mengikuti kontes ternak sapi yang digelar Pemerintah Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, guna mengetahui keberhasilan pada sektor peternakan.

Program 35.000 MW Diperkirakan Tidak Capai Target

Pengamat energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi memperkirakan program pembangunan pembangkit listrik berdaya 35.