Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru, Ciputra News

Kesaksian Sekretaris DPRD 4 Lawang Bertentangan Terdakwa

skretaris dprd, empat lawang, bertentangan terdakwa

Posted on 03 Sep 2013. Hits : 286

Kesaksian Sekretaris DPRD Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan Muaz Ahmad bertentangan dengan keterangan terdakwa Meisi Susilawati, mantan bendahara dalam persidangan dugaan korupsi dana gaji anggota dewan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palembang, Selasa.

"Dari arsip surat perintah membayar (SPM) dibuat terdakwa hanya bulan Juli yang benar, selebihnya palsu atau ada pemalsuan tanda tangan," kata Muaz dihadapan majelis hakim diketuai Kriswan Damanik.

Dalam keterangannya sebagai saksi, ia menyatakan bahwa terdakwa melakukan inisiatif sendiri dalam penggelembungan pengambilan dana gaji dan tunjangan anggota dewan.

"Setahu saya setiap bulan hanya Rp439 juta yang diajukan ke bendahara daerah untuk gaji dan tunjangan anggota dewan. Mengenai ada kelebihan permintaan pada setiap bulannya, sama sekali tidak mengetahui dan langsung tandatangan saja karena menilai masalah gaji ini merupakan permintaan sifatnya statis," ujarnya.

Ia menambahkan, sejak awal tidak mengetahui terjadi penyimpangan dalam dana gaji dan tunjangan anggota dewan tahun anggaran 2011 berupa kelebihan pengambilan dari pagu anggaran Rp6 miliar, sehingga berselisih Rp3,8 miliar.

"Saya justru tahunya dari Ketua DPRD Empat Lawang mengenai penyimpangan ini, dan sempat membuat surat sebanyak tiga kali yang ditujukan kepada bupati dan inspektorat meminta penelusuran dan pengecekan kebenaran," katanya.

Menanggapi keterangan saksi itu, terdakwa yang dimintai majelis hakim memberikan tanggapan menyatakan tidak benar.

"Saya selalu menyerahkan kepada saksi (Muaz) setiap kelebihan penarikan uang gaji sesuai dengan memo dan instruksi lisan yang diberikan langsung atau melalui asistennya. Tidak ada pengeluaran dari bendahara tidak diketahui saksi," katanya.

Mantan Bendahara DPRD Kabupaten Empat Lawang Meisi didakwa Jaksa penuntut umum Victor dan Suharto dengan Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 8 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman maksimal 15 tahun kurungan penjara.

Kasus ini mulai mencuat, berawal dari keluhan sejumlah PNS di sekretariat DPRD dan anggota DPRD lantaran uang untuk keperluan reses, operasional, gaji dan uang jasa mereka tidak kunjung cair dengan alasan tak jelas.

Berdasarkan penyelidikan kepolisian terdapat kelebihan pengambilan dana ke bendahara pemerintah daerah setempat oleh DPRD Empat Lawang, dan penggunaan dana gaji di luar peruntukan.

Sementara berkas kasus dugaan korupsi Muaz Ahmad sendiri saat ini masih penyelidikan tahap pertama di Polda Sumsel.(ris/ant)

Garuda Berencana Layani Penerbangan Langsung Tarakan-Cengkareng

Maskapai PT Garuda Indonesia berencana mulai 17 Oktober 2016 melayani penerbangan langsung dari Bandara Juwata, Tarakan, ke Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Banten, kata Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambrie.

Menteri BUMN Resmikan Hotel Indonesia Group

Menteri BUMN Rini M. Soemarno resmi meluncurkan sinergi hotel yang dimiliki BUMN dalam Hotel Indonesia Group (HIG) di Jakarta, Rabu.

14 Negara Ramaikan Indonesia International Book Fair

Sebanyak 14 negara ikut meramaikan "Indonesia International Book Fair 2016" di JCC Senayan, Jakarta, 28 September hingga 2 Oktober.

UMY-Kedutaan Prancis Galakkan Pola Hidup Sehat

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta bekerja sama dengan Kedutaan Besar Prancis menggalakkan penerapan pola hidup sehat di kalangan mahasiswa melalui konsumsi produk organik.

Sikap Hedonis Dorong Orang Lakukan Penipuan

Akademisi Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Prof Azyumardi Azra menilai sikap hedonis telah mendorong orang untuk melakukan penipuan sebagaimana yang terjadi pada kasus penggandaan uang pengasuh Padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi di Probolinggo.