Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru

KPK Panggil Anggota Komisi III Terkait DPID

kpk panggil, anggota komisi 3 dpr ri

Posted on 15 Apr 2013. Hits : 171

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Komisi III H Andi Anzhar Cakra Wijaya, untuk kasus tindak pidana korupsi pemberian hadiah terkait dengan pengurusan anggaran dana penyesuaian infrastruktur daerah (DPID) tahun anggaran 2011.

"Saya diperiksa sebagai saksi untuk kasusnya Wa Ode. Masalah saksi kasusnya Haris Andi Surahman sama Fadh Arafiq," kata Andi saat tiba di gedung KPK Jakarta, Senin (15/4).

Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Amanat Nasional tersebut, tiba di gedung KPK pada pukul 10.00 WIB.

Sebelumnya, Kamis (28/3), KPK juga telah memeriksa dua anggota DPR RI yaitu Irgan Chairul Mahfiz dan Hendra S. Singkarru. Keduanya diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Haris Surahman dalam kasus DPID.

Irgan adalah Wakil Ketua Komisi IX DPR dari fraksi PPP sedangkan Hendra adalah anggota DPR RI Komisi IV Fraksi PAN.

Tersangka Haris adalah Wakil Sekjen Bidang Organisasi Gerakan Muda Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) dan menjadi perantara pemberi uang kepada mantan anggota banggar Wa Ode Nurhayati dari pengusaha sekaligus Ketua Umum MKGR Fadh Artafiq alias Fadh el Fouz.

Dalam persidangan mantan anggota banggar asal fraksi PAN Wa Ode Nurhayati, Mirwan disebut oleh Fadh el Fouz sebagai orang yang mengatur alokasi DPID untuk dua kabupaten di Aceh yaitu Aceh Besar dan Bener Meriah sedangkan kabupaten Pidie Jaya diurus pimpinan banggar dari fraksi PKS Tamsil Linrung.

Haris telah ditetapkan sebagai tersangka sejak 22 November 2012 dengan dugaan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau pasal 13 Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah pada UU No 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat ke (1) ke-1 KUHP tentang pemberi hadiah kepada penyelenggara negara.

Dalam perkara DPID, Wa Ode telah divonis bersalah melakukan tindakan korupsi dan pencucian uang dalam pengalokasian DPID dengan dijatuhi hukuman penjara 6 tahun dan denda Rp500 juta karena menerima hadiah uang Rp6,25 miliar dari Haris Andi Surahman yang berasal dari Fadh El Fouz sebagai 'fee' untuk memproses DPID di kabupaten Bener Meriah, Aceh Besar dan Pidie Jaya.

Hakim juga telah memutuskan mantan ketua MKGR Fadh El Fouz divonis bersalah karena memberikan uang kepada Wa Ode, dengan hukuman penjara dua tahun enam bulan dan denda Rp50 juta.(ris/ant)

Kemkes Gelar Periksa Deteksi Kanker Mata Gratis

Kementerian Kesehatan menggelar pemeriksaan deteksi kanker bola mata atau retinablastoma secara gratis pada 200 anak dalam memperingati Hari Kanker Anak Dunia yang jatuh pada 22 Februari.

Pemkab Tangerang Ukur Ulang 26 Situ Rusak

Pemerintah Kabupaten Tangerang, Banten, melakukan pengukuran ulang terhadap 26 situ (rawa) yang rusak untuk dilakukan normalisasi.

Strategi Kemenperin Dongkrak Industri Padat Karya

Produk industri dalam negeri dipacu agar lebih berdaya saing agar mampu menjadi pemenang perdagangan di kancah global sehingga Kementerian Perindustrian mengusulkan insentif berupa pemotongan pajak penghasilan (PPh) untuk industri padat karya yang berorientasi ekspor.

Jatim Akan Luncurkan "e-Smart Samsat"

Pemerintah Provinsi bekerja sama dengan Kepolisian Daerah Jawa Timur akan meluncurkan program "e-Smart Samsat" untuk memudahkan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Heryawan Instruksikan Moratorium Izin Pembangunan Kawasan Banjir

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menginstruksikan Pemerintah Kota Bekasi untuk segera menyetop seluruh perizinan pembangunan di seluruh kawasan rawan banjir mulai 2017.