Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru

MK Gelar Sidang Sengketa Pilkada Batu Bara

mahkamah konstitusi, pilkada batu bara

Posted on 16 Oct 2013. Hits : 2045

Mahkamah Konstitusi menggelar sidang perdana sengketa Pilkada Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara, dengan nomor perkara 144/PHPU.D-XI/2013, di Gedung MK, Jakarta, Rabu.

Dalam perkara tersebut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara, Zahir-Suriono (selaku pemohon) mengajukan permohonan keberatan dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara oleh KPU Batu Bara (selaku termohon) pada 25 September 2013 lalu.

Kuasa hukum Zahir-Suriono, Ikhwaluddin Simatupang mengatakan kliennya menuding terjadi pelanggaran sistematis, terstruktur dan masif yang dilakukan termohon beserta jajaran penyelenggara Pilkada Kabupaten Batu Bara, dalam memenangkan pasangan nomor urut enam OK Arya Zulkarnain (Bupati petahana) bersama pasangannya calon Wakil Bupati Batu Bara Harry Nugroho (selaku pihak terkait).

"Pasangan OK Arya-Harry Nugroho tidak memenuhi beberapa persyaratan, salah satunya syarat minimal dukungan calon perseorangan, namun tetap diloloskan termohon," kata Ikhwaluddin Simatupang dalam sidang perdana sengketa Pilkada Kabupaten Batu Bara, di Gedung MK.

Selain itu termohon juga meloloskan pasangan OK Arya-Harry meskipun keduanya tidak memiliki ijazah SD dan SMP. Serta termohon dinilai memanfaatkan program Sosialisasi Pilkada Batu Bara untuk mengajak murid SLTA di tujuh kecamatan agar memilik pasangan nomor urut enam tersebut.

Termohon juga disebut-sebut menghalangi pemilih potensial pemohon dengan sengaja menahan atau tidak menyampaikan surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara kepada pemilih pendukung pemohon.

Sementara di sisi lain menurut pemohon pasangan OK Arya-Harry juga melakukan politik uang dalam pilkada, mengerahkan PNS dan aparatur pemerintah desa, melakukan intimidasi serta pemanfaatan kewenangan dan fasilitas pendidikan Pemerintah Kabupaten Batu Bara untuk mengarahkan murid SLTA se-Kabupaten Batu Bara, agar memilih pasangan petahana tersebut.

"Selain itu dalam kartu peserta Jamkesmas ditempelkan stiker bertuliskan OK Batu Bara Sehat," kata Ikhwaluddin.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, pemohon meminta mahkamah mengabulkan permohonan seluruhnya, menyatakan tidak sah dan batal berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara pilkada Kabupaten Batu Bara, serta mendiskualifikasi pasangan OK Arya-Harry, sehingga pemohon atas nama Zahir-Suriono sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Batu Bara 2013.

Ikhwaluddin menyampaikan siap menghadirkan 20 saksi untuk didengar keterangannya dalam persidangan berikutnya.

Sementara itu pihak termohon dan terkait menyatakan meminta waktu untuk menyampaikan jawaban-jawaban atas dalil pemohon.

Ketua majelis panel Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva meminta seluruh pihak mempersiapkan saksi yang relevan untuk didengarkan kesaksiannya pada persidangan berikutnya.

"Siapkan saksi yang paling relevan terlebih dulu. Saudara boleh menghadirkan saksi sebanyak-banyaknya tetapi belum tentu semua keterangannya didengarkan di persidangan karena keterbatasan waktu," katanya.

Hamdan menargetkan perkara sengketa pilkada Kabupaten Batu Bara bisa diambil putusan setelah lima kali persidangan.

"Sidang berikutnya dilakukan Jumat 18 Oktober 2013, untuk mendengarkan jawaban termohon dan terkait serta mendengar keterangan saksi pemohon," kata Hamdan.(ris/ant)

Tarif Trans Tangerang Rp 1.000 Bagi Pelajar

Pemerintah Kota Tangerang memberikan tarif murah bagi pelajar yang menggunakan moda transportasi Trans Tangerang yakni Rp1.

RCEP Bisa Pengaruhi Sektor Pangan-Kesehatan Nasional

Perjanjian perdagangan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP) yang juga melibatkan Indonesia dinilai bisa mempengaruhi sektor pangan dan kesehatan nasional karena adanya hak kekayaan intelektual yang dikuasai korporasi.

BNPT Harapkan Revisi UU Terorisme Segera Dirampungkan

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Suhardi Alius berharap revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dapat segera dirampungkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Imigrasi Soetta Tolak Kedatangan Empat Warga Bangladesh

Petugas Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Soekarno-Hatta (Soetta) Tangerang menolak kedatangan empat warga Bangladesh karena diduga menyalahgunakan fasilitas bebas visa kunjungan.

FAO : Pertanian Konservasi Tingkatkan Produksi 77 Persen

Berdasarkan data dari Badan Pangan dan Pertanian PBB (FAO) hasil teknik pertanian konservasi telah meningkatkan produksi jagung di wilayah Indonesia Timur sebanyak 77 persen daripada menggunakan teknik produksi konvensional.