Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru

Penegak Hukum Tuntaskan Korupsi Kepala Daerah

penegak hukum, menuntaskan kasus korupsi, kepala daerah

Posted on 28 Jul 2013. Hits : 290

Sejumlah pengamat meminta agar penegak hukum di Maluku Utara lebih serius dalam menuntaskan kasus korupsi yang diduga melibatkan sejumlah kepala daerah di berbagai kabupaten/kota di provinsi itu.

Pengamat Hukum dari Universitas Muhammadiyah (UM) Malut, Nurdin Muhammad di Ternate, Minggu mengatakan, kasus korupsi yang terjadi di Malut yang diduga melibatkan kepala daerah di kabupaten/kota harus dituntaskan oleh penegak hukum baik itu Kepolisian maupun Kejaksaan di Malut.

Menurut dia, saat ini aparat penegak hukum tengah mengusut sekitar tujuh bupati/walikota di provinsi Malut yang diduga terjerat dugaan kasus korupsi.

Bupati Halmahera Selatan (Halsel) Muhammad Kasuba misalnya, dalam kasus Pembelian MV Halsel Ekspres 01 senilai Rp14,6 miliar kasus ini telah dilakukan praperadilan dan diminta untuk menindaklanjuti kasusnya, sehingga status tersangka masih berlaku bagi Bupati Halsel, pemotongan dana BOK senilai Rp 5 miliar serta penyalahgunaan dana Comdev dari PT Aneka Tambang.

Selain itu, Bupati Kepulauan Sula berinisial AHM terkait kasus, Pembangunan Masjid Raya Sula di Sanana dengan total anggaran diperkirakan mencapai Rp 40 miliar, kasus mesjid raya ini oleh Polda Malut telah menetapkan AHM sebagai tersangka,Pembangunan JalanFikti di Kabupaten Sula dengan total anggaran Rp150 miliar, serta sejumlah proyek lainya.

¿Kasus dugaan korupsi yang diduga dilakukan oleh Bupati Halmahera Utara (Halut), HN terkait kasusRealisasi penggunaan dana Comoditi Development dari PT Nusa Halmahera Mineral (NHM) yang dikucurkan ke Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara,¿ katanya.

¿Bupati Halmahera Timur (Haltim), RE, terkait kasus realisasi anggaran KPU, serta alokasi anggaran APBD tahun 2009 dan Bupati Pulau Morotai (saat itu menjabat sekretaris daerah), Rusli Sibua terkait kasus penyalahgunaan dana APBD mini tahun anggaran 2009, ini yang harus dituntaskan,¿ katanya.

Nurdin mengatakan, meski demikian dirinya memberi apresiasi kepada penegak hukum di Malut, karena sejumlah kepala daerah seperti seperti Wakil Bupati Halmahera Selatan RH bersama mantan Bupati Halmahera Timur WT dijebloskan ke penjara karena diduga menyelewengkan dana bantuan social di Kabupaten Halmahera Timur senilai Rp64 miliar.(ant/rd)

Tarif Trans Tangerang Rp 1.000 Bagi Pelajar

Pemerintah Kota Tangerang memberikan tarif murah bagi pelajar yang menggunakan moda transportasi Trans Tangerang yakni Rp1.

RCEP Bisa Pengaruhi Sektor Pangan-Kesehatan Nasional

Perjanjian perdagangan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP) yang juga melibatkan Indonesia dinilai bisa mempengaruhi sektor pangan dan kesehatan nasional karena adanya hak kekayaan intelektual yang dikuasai korporasi.

BNPT Harapkan Revisi UU Terorisme Segera Dirampungkan

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Suhardi Alius berharap revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dapat segera dirampungkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Imigrasi Soetta Tolak Kedatangan Empat Warga Bangladesh

Petugas Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Soekarno-Hatta (Soetta) Tangerang menolak kedatangan empat warga Bangladesh karena diduga menyalahgunakan fasilitas bebas visa kunjungan.

FAO : Pertanian Konservasi Tingkatkan Produksi 77 Persen

Berdasarkan data dari Badan Pangan dan Pertanian PBB (FAO) hasil teknik pertanian konservasi telah meningkatkan produksi jagung di wilayah Indonesia Timur sebanyak 77 persen daripada menggunakan teknik produksi konvensional.