Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru, Ciputra News

Penegak Hukum Tuntaskan Korupsi Kepala Daerah

penegak hukum, menuntaskan kasus korupsi, kepala daerah

Posted on 28 Jul 2013. Hits : 290

Sejumlah pengamat meminta agar penegak hukum di Maluku Utara lebih serius dalam menuntaskan kasus korupsi yang diduga melibatkan sejumlah kepala daerah di berbagai kabupaten/kota di provinsi itu.

Pengamat Hukum dari Universitas Muhammadiyah (UM) Malut, Nurdin Muhammad di Ternate, Minggu mengatakan, kasus korupsi yang terjadi di Malut yang diduga melibatkan kepala daerah di kabupaten/kota harus dituntaskan oleh penegak hukum baik itu Kepolisian maupun Kejaksaan di Malut.

Menurut dia, saat ini aparat penegak hukum tengah mengusut sekitar tujuh bupati/walikota di provinsi Malut yang diduga terjerat dugaan kasus korupsi.

Bupati Halmahera Selatan (Halsel) Muhammad Kasuba misalnya, dalam kasus Pembelian MV Halsel Ekspres 01 senilai Rp14,6 miliar kasus ini telah dilakukan praperadilan dan diminta untuk menindaklanjuti kasusnya, sehingga status tersangka masih berlaku bagi Bupati Halsel, pemotongan dana BOK senilai Rp 5 miliar serta penyalahgunaan dana Comdev dari PT Aneka Tambang.

Selain itu, Bupati Kepulauan Sula berinisial AHM terkait kasus, Pembangunan Masjid Raya Sula di Sanana dengan total anggaran diperkirakan mencapai Rp 40 miliar, kasus mesjid raya ini oleh Polda Malut telah menetapkan AHM sebagai tersangka,Pembangunan JalanFikti di Kabupaten Sula dengan total anggaran Rp150 miliar, serta sejumlah proyek lainya.

¿Kasus dugaan korupsi yang diduga dilakukan oleh Bupati Halmahera Utara (Halut), HN terkait kasusRealisasi penggunaan dana Comoditi Development dari PT Nusa Halmahera Mineral (NHM) yang dikucurkan ke Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara,¿ katanya.

¿Bupati Halmahera Timur (Haltim), RE, terkait kasus realisasi anggaran KPU, serta alokasi anggaran APBD tahun 2009 dan Bupati Pulau Morotai (saat itu menjabat sekretaris daerah), Rusli Sibua terkait kasus penyalahgunaan dana APBD mini tahun anggaran 2009, ini yang harus dituntaskan,¿ katanya.

Nurdin mengatakan, meski demikian dirinya memberi apresiasi kepada penegak hukum di Malut, karena sejumlah kepala daerah seperti seperti Wakil Bupati Halmahera Selatan RH bersama mantan Bupati Halmahera Timur WT dijebloskan ke penjara karena diduga menyelewengkan dana bantuan social di Kabupaten Halmahera Timur senilai Rp64 miliar.(ant/rd)

Kementerian Agama Luncurkan Aplikasi Al-Qur'an Digital

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Balitbang dan Diklat, Kementerian Agama, akan meluncurkan aplikasi Al-Qur'an digital, dengan sebutan Qur'an Kemenag, pada 30 Agustus 2016.

Enam Mahasiswa UBL Belajar Ke Jepang

Sebanyak enam mahasiswa Program Studi Teknik Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Bandarlampung mengikuti program pertukaran pelajar di Universitas Kitakyushu Jepang untuk melaksanakan riset dan mengikuti workshop.

Federasi Industri Thailand Sambut Baik Penerapan PKE

Federasi Industri Thailand menyambut baik penerapan paket kebijakan ekonomi (PKE) Indonesia sebagai sebuah langkah untuk menciptakan kejelasan regulasi terkait investasi.

Mandiri Terbitkan Obligasi Berkelanjutan Rp5 Triliun

PT. Bank Mandiri Persero Tbk menerbitkan surat utang atau obligasi berkelanjutan I tahap I senilai Rp5 triliun, yang akan digunakan untuk ekspansi kredit infrastruktur dan pembayaran surat utang yang akan jatuh tempo.

Bank Dunia Mulai Proses Seleksi Presiden

Kelompok Bank Dunia mengumumkan pada Selasa bahwa dewan direktur eksekutif telah memutuskan untuk memulai proses pemilihan presiden kelompok itu.