Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru

Peragi : Pidana Umum untuk Jerat Perusak Kebun

peragi, pidana umum, jerat perusak kebun, pengerusakan kebun, pontianak

Posted on 04 Mar 2013. Hits : 441

Ketua Umum Perhimpunan Agronomi Indonesia (Peragi), Achmad Manggabarani mengatakan, aparat penegak hukum dapat menggunakan tindak pidana umum untuk kasus pengerusakan kebun atau kegiatan lain yang mengganggu usaha perkebunan.

"Karena pasal 21 UU No 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, sudah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi," kata Achmad Manggabarani saat lokakarya tentang perkebunan di Pontianak, Senin.

Pasal 21 UU No.18 tahun 2004 tentang Perkebunan berbunyi, "Setiap orang dilarang melakukan tindakan yang berakibat pada kerusakan kebun dan/atau aset lainnya, penggunaan tanah perkebunan tanpa izin dan/atau tindakan lainnya yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan".

Selain pasal itu, Mahkamah Konstitusi juga mencabut Pasal 47 dari UU yang sama yang mengatur ancaman pelanggar terhadap pasal 21 dapat dipidana maksimal lima tahun penjara dan denda Rp5 miliar.

Ia mengakui, pascadicabutnya Pasal 21 UU No 18 Tahun 2004, ada kesan bahwa siapa saja dapat melakukan tindakan untuk merusak perkebunan.

Penyidik dari Direskrim Khusus Polda Kalbar, AKBP Andi Fairan mengatakan, polisi yang berhadapan dengan masyarakat dalam konflik di perkebunan.

Sementara Ketua Umum Gabungan Pengusaha Perkebunan Indonesia (GPPI) Pusat, Soedjai Kartasasmita menambahkan, perusahaan yang seharusnya menjadi korban dalam berbagai kasus konflik lahan.

Ia mencontohkan, PT Perkebunan Nusantara IV yang ribuan hektare lahannya diserobot berbagai pihak. "Malahan PT PN IV yang dituduh sebagai pemicu konflik," katanya menegaskan.

Ia tidak memungkiri akan semakin banyak tantangan yang dihadapi perusahaan perkebunan sehingga dibutuhkan dukungan kebijakan dari pemerintah dalam menghadapinya.

Berdasarkan data Kementerian Pertanian, luas areal perkebunan kelapa sawit di Indonesia mencapai 8,9 juta hektare. Hampir separuh atau sekitar 41 persen dikelola dan dikuasai rakyat.

Sedangkan di Kalbar, luas perkebunan kelapa sawit 880 ribu hektare dan 255.235 hektare diantaranya dikelola rakyat.

Mahkamah Konstitusi mencabut Pasal 21 dan Pasal 47 UU No 18 Tahun 2004 setelah menerima gugatan yang dimohonkan empat petani tradisional yakni Japin (asal Desa Silat Hulu, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang, Kalbar), Vitalis Andi (Desa Mahawa, Kabupaten Ketapang, Kalbar), Sakri (asal Desa Soso, Blitar, Jawa Timur) dan Ngatimin alias Keling (Desa Pergulaan, Serdang Bedagai, Sumatra Utara). Mereka dijatuhi hukuman pidana ketika mempertahankan lahan adat dan hak kelolanya dari perampasan perusahaan perkebunan sawit. (ant/ed)

Depot Baubau Dijadikan Penampungan BBM Avtur

Depot Pertamina Kota Baubau Sulawesi Tenggara akan dijadikan sebagai tempat untuk menampung bahan bakar minyak (BBM) pesawat terbang jenis avtur.

Ayah Ajak Anak Dunuh Diri Mulai Diadili

David Nugroho, seorang ayah yang mengajak bunuh diri dua anaknya mulai diadili di Pengadilan Negeri Semarang, Jawa Tengah, Selasa.

18.161 Personel Gabungan Dikerahkan Jaga Raja Salman

TNI-Polri mengerahkan 18.161 personel untuk mengamankan kunjungan kenegaraan Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz Al Saud pada 1 Maret - 9 Maret 2017 dan Pengamanan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Indian Ocean Rim Association (IORA) ke-20 tahun 2017 pada 6-7 Maret 2017 di Indonesia.

BPS Ingatkan Pemerintah Berhenti Mencari Data Sempurna

Badan Pusat Statistik mengingatkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk berhenti mencari data statistik yang sempurna dan lebih baik dalam membuat keputusan atau kebijakan sesuai fakta di lapangan.

Persatuan Becak Motor Tunggu Desain Prototipe

Persatuan Becak Motor Yogyakarta masih menunggu desain prototipe becak motor yang pernah ditawarkan akan dibuatkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta sehingga memenuhi standar kelaikan dan keamanan serta aspek legalitas.