Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru

Peragi : Pidana Umum untuk Jerat Perusak Kebun

peragi, pidana umum, jerat perusak kebun, pengerusakan kebun, pontianak

Posted on 04 Mar 2013. Hits : 441

Ketua Umum Perhimpunan Agronomi Indonesia (Peragi), Achmad Manggabarani mengatakan, aparat penegak hukum dapat menggunakan tindak pidana umum untuk kasus pengerusakan kebun atau kegiatan lain yang mengganggu usaha perkebunan.

"Karena pasal 21 UU No 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, sudah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi," kata Achmad Manggabarani saat lokakarya tentang perkebunan di Pontianak, Senin.

Pasal 21 UU No.18 tahun 2004 tentang Perkebunan berbunyi, "Setiap orang dilarang melakukan tindakan yang berakibat pada kerusakan kebun dan/atau aset lainnya, penggunaan tanah perkebunan tanpa izin dan/atau tindakan lainnya yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan".

Selain pasal itu, Mahkamah Konstitusi juga mencabut Pasal 47 dari UU yang sama yang mengatur ancaman pelanggar terhadap pasal 21 dapat dipidana maksimal lima tahun penjara dan denda Rp5 miliar.

Ia mengakui, pascadicabutnya Pasal 21 UU No 18 Tahun 2004, ada kesan bahwa siapa saja dapat melakukan tindakan untuk merusak perkebunan.

Penyidik dari Direskrim Khusus Polda Kalbar, AKBP Andi Fairan mengatakan, polisi yang berhadapan dengan masyarakat dalam konflik di perkebunan.

Sementara Ketua Umum Gabungan Pengusaha Perkebunan Indonesia (GPPI) Pusat, Soedjai Kartasasmita menambahkan, perusahaan yang seharusnya menjadi korban dalam berbagai kasus konflik lahan.

Ia mencontohkan, PT Perkebunan Nusantara IV yang ribuan hektare lahannya diserobot berbagai pihak. "Malahan PT PN IV yang dituduh sebagai pemicu konflik," katanya menegaskan.

Ia tidak memungkiri akan semakin banyak tantangan yang dihadapi perusahaan perkebunan sehingga dibutuhkan dukungan kebijakan dari pemerintah dalam menghadapinya.

Berdasarkan data Kementerian Pertanian, luas areal perkebunan kelapa sawit di Indonesia mencapai 8,9 juta hektare. Hampir separuh atau sekitar 41 persen dikelola dan dikuasai rakyat.

Sedangkan di Kalbar, luas perkebunan kelapa sawit 880 ribu hektare dan 255.235 hektare diantaranya dikelola rakyat.

Mahkamah Konstitusi mencabut Pasal 21 dan Pasal 47 UU No 18 Tahun 2004 setelah menerima gugatan yang dimohonkan empat petani tradisional yakni Japin (asal Desa Silat Hulu, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang, Kalbar), Vitalis Andi (Desa Mahawa, Kabupaten Ketapang, Kalbar), Sakri (asal Desa Soso, Blitar, Jawa Timur) dan Ngatimin alias Keling (Desa Pergulaan, Serdang Bedagai, Sumatra Utara). Mereka dijatuhi hukuman pidana ketika mempertahankan lahan adat dan hak kelolanya dari perampasan perusahaan perkebunan sawit. (ant/ed)

Israel Cabut Pembatasan Pembangunan Pemukiman Di Yerusalem Timur

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam sebuah pernyataan Minggu, mengatakan kepada para menteri senior bahwa dia akan mencabut pembatasan pembangunan permukiman di Yerusalem Timur, segera setelah pemerintah kota itu menyetujui izin untuk membangun ratusan rumah baru di daerah tersebut.

Fadli Zon Tak Ingn Senen Jadi Mall

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon meninjau dampak kebakaran yang melanda Pasar Senen beberapa waktu lalu dan mengharapkan kawasan tersebut tidak beralih fungsi menjadi mal atau apartemen.

Panja Sertifikasi Guru DPR Targetkan Hasilkan Keputusan

Panitia Kerja Serifikasi Guru dan Inpassing Komisi VIII DPR RI sedang melakukan penyusunan program kerja dan menargetkan selesai pada masa persidangan IV dengan menghasilkan keputusan untuk segera diselesaikan.

Kepolisian Jerman Tahan Pria diduga Rencanakan Serangan

Kepolisian Jerman pada Minggu mengatakan menahan seorang pria berusia 21 tahun, yang diduga merencanakan serangan dan menghubungkannya dengan kejadian di Wina, Austria.

Kapolda: Cukup Tiga Kali Ketuk 'Panic Botton'

Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Condro Kirono mengatakan masyarakat cukup tiga kali mengetuk "Panic Botton" jika mengalami atau mendapati tindak kejahatan di sekitarnya.