Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru, Ciputra News

Reskrimsus Terjunkan Tim Penyelidik Proyek Bandara Kufar

bandara kufar, ntt, reskrimsus

Posted on 23 Aug 2013. Hits : 221

Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus (Reskrimsus) Polda Maluku menerjunkan tim untuk meninjau dan menyelidiki fisik proyek pembangunan bandara Kufar di kabupaten Seram Seram Bagian Timur (SBT).

Direktur Reskrimsus Polda Maluku Kombes Pol Sulistyono di Ambon, Kamis, membenarkan tim khusus tersebut akan diterjunkan dalam waktu dekat untuk melihat langsung fisik proyek bandara yang dibangun dengan menggunakan APBN tahun 2008 hingga 2011.

Sulistyono menegaskan pihaknya telah memeriksa sejumlah saksi yang diduga terlibat dalam proyek yang hingga kini belum dikerjakan tersebut, di antaranya Jhon Rante sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Perhubungan Maluku dan Aan Sukri yang menjabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam proyek tersebut.

Selain itu, juga direktur CV. Cahaya Mas Perkasa (CMP) Frangky Tanaya alias Aseng.

Sejauh ini sudah empat orang yang ditetapkan sebagai calon tersangka, masing-masing JR, AS, CA dan SUL.

Sulistyono mengakui, pihaknya saat ini masih menunggu hasil audit yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Maluku, guna mengetahui kerugian negara dalam proyek tersebut.

"Kami masih menunggu hasil audit BPK Perwakilan Maluku. Tetapi kami juga perlu menurunkan tim untuk melihat kondisi proyek pekerjaan proyek di lapangan," katanya.

Dia menandaskan pihaknya serius menangani proyek bermasalah tersebut, karena kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dinilai sangat besar, dan diharapkan secepatnya dapat dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi (kejati) Maluku untuk disidangkan.

Dia menandaskan penyelidikan yang dilakukan baru untuk pembangunan tahap IV bandara tersebut yakni pada tahun anggaran 2011 dengan total dana bersumber dari APBN sebesar Rp4,28 miliar.

Sedangkan tahap pertama dan kedua belum dilakukan penyelidikan.

"Hasil BPK akan menentukan untuk dilakukan penyelidikan proyek pembangunan tahap pertama dan kedua," ujar Sulistyono.

Ditreskrimsus melakukan penyelidikan tahap ketiga pembangunan bandara yang dibangun bersamaan dengan bandara Namniwel, di Namlea, Kabupaten Buru serta bandara di Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) sejak tahun 2008 hingga 2011.

Namun bandara Namniwel dan bandara MTB telah rampung, sedangkan bandara Kufar sama sekali belum dikerjakan.

Bandara Kufar dikerjakan CV. Cahaya Mas Perkasa (CMP) milik Frangky Tanaya alias Aseng dengan menggunakan dana APBN, di mana dananya dicairkan beberapa tahap terhitung 2008 hingga tahun 2011.

Anggaran yang sudah dicairkan yakni pada tahun 2008 sebesar Rp20 miliar, tahun 2009 sebesar Rp70 milyar, Rp5 milyar pada tahun 2010 dan tahun 2011 sebesar Rp4,28 miliar.

Namun, pekerjaan yang dilakukan kontraktor berupa penggusuran lokasi saja, sedangkan pekerjaan fisik lainnya belum sama sekali.(ris/ant)

Polisi Usut Kasus Pembacokan Presdir PT Cheh Hwa

Polres Metro Bekasi menangani laporan perampokan yang diikuti dengan pembacokan Presiden Direktur PT Cheh Hwa Indonesia, Chen Kun Sen, pukul 05.

Lebih Dari 100 Preman Ditangkap

Petugas Polres Metro Jakarta Pusat menangkap 145 preman saat operasi cipta kondisi menjelang Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta 2017.

Giliran Dirut Bulog dan Istri Irman Gusman Dipanggil KPK

KPK memanggil Direktur Utama Perum Badan Urusan Logistik (Bulog), Djarot Kusumayakti, dan istri mantan Ketua Dewan Perwakilan Daerah, Irman Gusman, yaitu Liestyana Rizal Gusman, sebagai saksi untuk penyidikan tindak pidana korupsi suap terkait dengan pengurusan kuota gula impor.

Wakil Presiden Jenguk Irman Gusman di Rutan KPK

Wakil Presiden, Jusuf Kalla, menjenguk mantan Ketua DPD, Irman Gusman, yang ditahan di Rumah Tahanan KPK yang berlokasi di Detasemen Polisi Militer Guntur.

Mahkamah Konstitusi Menolak Permohonan OC Kaligis

Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak dapat menerima seluruh permohonan Otto Cornelis Kaligis untuk menguji materi Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang mengatur tentang pemeriksaan tersangka di lembaga itu.