Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru, Ciputra News

Banjarbaru Bebas Pungutan SD Dan SMP

kota banjarbaru, membebaskan pungutan sekolah, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama

Posted on 08 Jun 2013. Hits : 324

Pemerintah Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan membebaskan pungutan sekolah tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama yang tersebar di seluruh wilayah di kota itu.

Ketua DPRD Kota Banjarbaru Arie Sophian, Sabtu mengatakan pihaknya sudah mengesahkan peraturan daerah tentang pendidikan yang mengatur larangan pungutan tingkat SD dan SMP dalam sidang paripurna, Jumat 7/6.

'Perda pendidikan sudah disahkan dan harus diberlakukan sehingga tidak ada lagi pungutan yang dilakukan sekolah baik tingkat SD maupun SMP, semuanya bebas pungutan dengan dalih atau alasan apapun,' ujarnya.

Ia mengatakan, perda yang disahkan itu merupakan perda inisiatif DPRD dan sesuai rekomendasi dewan maka diharapkan guru dan komite sekolah mematuhinya dengan tidak mengenakan pungutan bagi anak didiknya.

Ditekankan, pembebasan pungutan sekolah bagi anak didik tingkat SD dan SMP merupakan kesepakatan antara anggota panitia khusus DPRD dan jajaran terkait Pemkot Banjarbaru yang membahas raperda inisiatif itu.

'Kesepakatan itu juga mengatur tentang alokasi dana yang disiapkan Pemkot Banjarbaru untuk menunjang perda yang membebaskan pungutan sehingga kebutuhan sekolah bisa dipenuhi melalui dana yang disiapkan,' ungkapnya.

Dijelaskan, perda pendidikan itu menjadi pegangan dan payung hukum bagi pemangku kepentingan pendidikan di Banjarbaru sehingga tidak ada lagi laporan atau keluhan orang tua murid terkait pungutan sekolah.

'Selama ini, cukup banyak laporan atau keluhan orang tua mengenai pungutan sekolah terutama memasuki tahun ajaran baru sehingga melalui perda yang diberlakukan maka tidak ada lagi pungutan sekolah,' ujarnya.

Dikatakan, pembebasan pungutan sekolah masih diberlakukan bagi murid SD dan SMP, sedangkan tingkat sekolah menengah atas (SMA) dan sederajat masih ada pungutan yang dikenakan setiap bulan kepada siswa.

'Untuk SMA dan sederajat kemungkinan masih ada pungutan atau iuran bulanan, tetapi kami merekomendasi agar pungutan itu secara bertahap dihapuskan sehingga seluruh jenjang pendidikan bisa bebas pungutan,' katanya.(ant/rd)

DBS Prediksi Pertumbuhan Mini Market 15,5 Persen

Grup Riset Bank Pembangunan Singapura DBS memprediksi pertumbuhan jumlah mini market di Indonesia mencapai 15,5 persen hingga 2018 melampaui pertumbuhan supermarket dan hypermarket.

Pembocor Data Amnesti Pajak Dipenjara Lima Tahun

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau-Kepulauan Riau, Jatnika, menyatakan setiap orang yang membocorkan data wajib pajak dalam program amnesti pajak akan dijatuhi sanksi pidana penjara lima tahun, untuk memberikan jaminan bahwa kebijakan tersebut memberikan kepastian keamanan bagi wajib pajak yang berpartisipasi.

Pemerintah Datangkan 11 Pembeli Potensial Asal Chile

Pemerintah melalui Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) Santiago, Chile, terus berupaya untuk meningkatkan ekspor salah satunya dengan mendatangkan 11 pembeli potensial atau buyers dari delapan perusahaan untuk datang pada Trade Expo Indonesia (TEI) 2016.

Menteri Susi Ingin Buat Monumen 'Illegal Fishing'

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti ingin adanya monumen "illegal fishing" (penangkapan ikan secara ilegal) sebagai pengingat pentingnya memberantas tindak kejahatan yang telah mengglobal tersebut.

Perlengkapan Haji Mulai Ramai Dicari Pembeli

Penjualan perlengkapan haji di pusat perbelanjaan Thamrin City, Jakarta Pusat yang dilakukan seorang pedagang mencapai keuntungan Rp40 juta per hari menjelang pemberangkatan haji 2016.