Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru

DPR Segera Sahkan Kabupaten Morowali Utara

morowali utara, tokoh masyarakat, pemerintah provinsi

Posted on 06 Feb 2013. Hits : 1258

DPR RI dalam waktu dekat akan mengagendakan pengesahan Kabupaten Morowali Utara hasil pemekaran dari Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, kata anggota Komisi II DPR Murad Nasir saat dihubungi dari Palu, Selasa malam.

Mantan Ketua DPRD Sulawesi Tengah itu mengatakan pembentukan Kabupaten Morowali Utara tidak ada masalah lagi sehingga tinggal menunggu waktu penetapannya.

"Hari Kamis (7/2) ini ada rencana untuk itu," katanya.

Dia mengatakan tertundanya pengesahan Kabupaten Morowali Utara tersebut pada Desember lalu karena adanya surat keberatan dari dua kecamatan untuk bergabung ke Morowali Utara.

"Yang betulnya pemekaran Morowali Utara sudah dalam proses pengesahannya tinggal ada keberatan dari dua kecamatan dari tokoh masyarakat diperkuat surat bupati sehingga kita tangguhkan pengesahannya sampai menunggu tidak ada lagi masalah," katanya.

Murad mengatakan beberapa waktu lalu sudah ada klarifikasi dari tokoh masyarakat Morowali dan dikawal oleh pemerintah provinsi bertemu dengan Ketua Komisi II dan Kementerian Dalam Negeri. Klarifikasi itu kata Murad akan menjadi pertimbangan disetujuinya Kabupaten Morowali Utara tersebut.

"Kemarin sudah ada klarifikasi. Artinya kita tinggal tunggu penjadwalannya lagi," katanya.

Sementara itu Asisten I Bidang Pemerintahan Sekretariat Kantor Gubernur Baharuddin HT yang dihubungi beberapa hari sebelumnya mengatakan untuk pemerintah pusat dan DPR tidak ada lagi masalah.

"Kita berharap satu suara. Bolanya sekarang ada di pemerintah daerah, kalau pemerintah pusat tidak ada masalah baik DPR maupun Kementerian," katanya.

Dia mengatakan dari sisi fisik dan administrasi pembentukan Kabupaten Morowali Utara sudah memenuhi syarat.

Baharuddin mengatakan saat dirinya mendampingi sekitar 100 tokoh dari masyarakat Morowali Utara sesungguhnya penolakan bergabungnya dua kecamatan itu tidak ada.

"Mereka bahkan menganggap itu ada penghianatan karena itu sudah berproses sejak tahun 2004," katanya.(ant/rd)

Dua Daerah DIY Percontohan Kemiskinan Nasional

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyatakan sebanyak dua daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menjadi daerah percontohan bagi program pengentasan kemiskinan pemerintah.

Kekhasan Taman Nasional Daya Tarik Wisata

Pakar pelestarian lingkungan hidup dari Amerika, Shane Barrow, memberikan komentar dan penilaiannya terkait keadaan taman nasional yang ada di Indonesia.

Pemerintah Perkuat Transmigrasi Untuk Kurangi Impor Pangan

Pemerintah segera memperkuat dan menggalakkan kembali program transmigrasi untuk mengurangi ketergantungan impor pangan, kata Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo.

Penyaluran KIP Belum Tuntas

Penyaluran Kartu Indonesia Pintar (KIP) belum juga tuntas meskipun batas waktu penyaluran akan berakhir di akhir September.

BNPB-MIT Kembangkan Peta Bencana Berbasis Media Sosial

Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Urban Risk Lab Massachusetts Institute of Technology (MIT), Amerika Serikat, mengembangkan peta bencana berbasis media sosial.