Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru

DPR Segera Sahkan Kabupaten Morowali Utara

morowali utara, tokoh masyarakat, pemerintah provinsi

Posted on 06 Feb 2013. Hits : 1258

DPR RI dalam waktu dekat akan mengagendakan pengesahan Kabupaten Morowali Utara hasil pemekaran dari Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, kata anggota Komisi II DPR Murad Nasir saat dihubungi dari Palu, Selasa malam.

Mantan Ketua DPRD Sulawesi Tengah itu mengatakan pembentukan Kabupaten Morowali Utara tidak ada masalah lagi sehingga tinggal menunggu waktu penetapannya.

"Hari Kamis (7/2) ini ada rencana untuk itu," katanya.

Dia mengatakan tertundanya pengesahan Kabupaten Morowali Utara tersebut pada Desember lalu karena adanya surat keberatan dari dua kecamatan untuk bergabung ke Morowali Utara.

"Yang betulnya pemekaran Morowali Utara sudah dalam proses pengesahannya tinggal ada keberatan dari dua kecamatan dari tokoh masyarakat diperkuat surat bupati sehingga kita tangguhkan pengesahannya sampai menunggu tidak ada lagi masalah," katanya.

Murad mengatakan beberapa waktu lalu sudah ada klarifikasi dari tokoh masyarakat Morowali dan dikawal oleh pemerintah provinsi bertemu dengan Ketua Komisi II dan Kementerian Dalam Negeri. Klarifikasi itu kata Murad akan menjadi pertimbangan disetujuinya Kabupaten Morowali Utara tersebut.

"Kemarin sudah ada klarifikasi. Artinya kita tinggal tunggu penjadwalannya lagi," katanya.

Sementara itu Asisten I Bidang Pemerintahan Sekretariat Kantor Gubernur Baharuddin HT yang dihubungi beberapa hari sebelumnya mengatakan untuk pemerintah pusat dan DPR tidak ada lagi masalah.

"Kita berharap satu suara. Bolanya sekarang ada di pemerintah daerah, kalau pemerintah pusat tidak ada masalah baik DPR maupun Kementerian," katanya.

Dia mengatakan dari sisi fisik dan administrasi pembentukan Kabupaten Morowali Utara sudah memenuhi syarat.

Baharuddin mengatakan saat dirinya mendampingi sekitar 100 tokoh dari masyarakat Morowali Utara sesungguhnya penolakan bergabungnya dua kecamatan itu tidak ada.

"Mereka bahkan menganggap itu ada penghianatan karena itu sudah berproses sejak tahun 2004," katanya.(ant/rd)

Tarif Trans Tangerang Rp 1.000 Bagi Pelajar

Pemerintah Kota Tangerang memberikan tarif murah bagi pelajar yang menggunakan moda transportasi Trans Tangerang yakni Rp1.

RCEP Bisa Pengaruhi Sektor Pangan-Kesehatan Nasional

Perjanjian perdagangan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP) yang juga melibatkan Indonesia dinilai bisa mempengaruhi sektor pangan dan kesehatan nasional karena adanya hak kekayaan intelektual yang dikuasai korporasi.

BNPT Harapkan Revisi UU Terorisme Segera Dirampungkan

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Suhardi Alius berharap revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dapat segera dirampungkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Imigrasi Soetta Tolak Kedatangan Empat Warga Bangladesh

Petugas Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Soekarno-Hatta (Soetta) Tangerang menolak kedatangan empat warga Bangladesh karena diduga menyalahgunakan fasilitas bebas visa kunjungan.

FAO : Pertanian Konservasi Tingkatkan Produksi 77 Persen

Berdasarkan data dari Badan Pangan dan Pertanian PBB (FAO) hasil teknik pertanian konservasi telah meningkatkan produksi jagung di wilayah Indonesia Timur sebanyak 77 persen daripada menggunakan teknik produksi konvensional.