Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru

Kabupaten Jayapura Bentuk Dewan Pengupahan

besaran umk, dewan pengupahan

Posted on 06 May 2013. Hits : 206

Kabupaten Jayapura segera membentuk Dewan Pengupahan (DK), demikian ditegaskan Kepala Bidang Pengawasan pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Jayapura R. Yudi Harsono S.SH di Sentani, Senin.

"Saat ini kepengurusan Apindo sudah terbentuk dan tinggal dilantik saja," ujar Yudi.

Ia menjelaskan setelah Apindo dibentuk, maka proses selanjutnya adalah pembentukan Dewan Pengupahan. Yang mana nantinya, dewan inilah yang akan menetapkan besaran UMK (Upah Minimum Kabupaten) dari masukan tiap-tiap perusahaan yang ada di Kabupaten Jayapura.

"Jika sudah terbentuk Apindo, Dewan Pengupahan dan akhirnya ditetapkannya UMK, belum dapat diterapkan langsung di Kabupaten Jayapura," tandasnya.

Yudi menuturkan, meskipun sudah ditetapkan besaran UMK, tetapi penerapannya baru bisa dilakukan pada tahun 2014 nanti. Untuk itu, masyarakat khususnya para pekerja diminta untuk bersabar.

"Nantinya jika sudah ada Dewan Pengupahan, maka sebelum UMP (Upah Minimum Provinsi) ditetapkan, Kabupaten Jayapura akan memasukkan rancangan UMK sehingga setelah UMP ditetapkan, UMK pun menyusul ditetapkan," urainya.(ant/rd)

Menkeu Upayakan Pencapaian Target Penerimaan Pajak 2016

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan mengupayakan pencapaian target penerimaan pajak sebesar Rp1.

Kemenkeu Gandeng Apkasi Bahas RUU Keuangan

Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia merespon positif rencana Kementrian Keuangan RI menggandeng Apkasi dalam pembahasan Rancangan Undang-undang yang akan memperbaharui hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Lima Dubes Siap Hadiri PBN Pekalongan

Lima duta besar negara sahabat menyatakan siap hadir pada pembukaan Pekan Batik Nusantara (PBN) di Kawasan Budaya Jetayu Kota Pekalongan dijadwalkan 4 Oktober 2016.

Akun Medsos Harus Didaftarkan ke KPU DKI

Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta mengingatkan setiap bakal calon gubernur dan wakil gubernur setempat atau partai politik pendukung untuk mendaftarkan akun media sosial mereka ke Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta "Setiap paslon boleh juga parpol bikin akun khusus, boleh juga gabungan partai bikin akun khusus dan semuanya harus didaftarkan di KPU DKI Jakarta," kata Ketua Pokja Kampanye DKI Jakarta, Dahlia Umar di Kantor KPU DKI Jakarta, Sabtu.

E-Warong Terintegrasi dengan Rumah Pangan Kota

Direktur Pengembangan Bisnis Perum Bulog Imam Subowo mengatakan, Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan (E-Warong KUBE PKH) akan terintegrasi dengan Rumah Pangan Kota (RPK).