Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru, Ciputra News

Kartu Banyumas Sehat Berpotensi Bengkakkan Anggaran

kartu banyumas sehat, program jaminan kesehatan daerah

Posted on 21 May 2013. Hits : 680

Sejumlah anggota DPRD Banyumas menilai pelaksanaan program jaminan kesehatan daerah dalam bentuk Kartu Banyumas Sehat (KBS) yang tidak dibatasi biaya pengobatannya dapat berpotensi membengkakkan anggaran daerah.

"Program KBS memang bagus, namun harus diingat bahwa keseimbangan alokasi anggaran di APBD untuk program lain harus tetap diperhatikan," kata Wakil Ketua DPRD Banyumas Widodo Dwi Prastowo, di Purwokerto, Selasa.

Widodo mengatakan hal itu kepada wartawan terkait rencana pemberlakuan KBS bagi warga miskin di Kabupaten Banyumas yang masuk dalam Jamkesda.

Dalam hal ini, alokasi anggaran untuk Jamkesda pada APBD Banyumas 2013 sebesar Rp9 miliar, sedangkan kebutuhan untuk warga miskin nonkuota jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) mencapai Rp35 miliar per tahun.

Meskipun tercatat sebagai dalam program Jamkesda, warga miskin yang menerima KBS tidak dibatasi biaya pengobatannya di rumah sakit.

Widodo mencontohkan kasus Kartu Jakarta Sehat (KJS) di DKI Jakarta yang tidak membatasi biaya pengobatan ini ditolak sejumlah rumah sakit dan paramedis karena klaim asuransi warga yang berobat melebihi perencanaan.

"Ini jangan sampai terjadi di Banyumas dimana kekuatan APBD kita belum sekuat Jakarta," kata dia yang juga Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Banyumas.

Kendati mengaku tetap mendukung program pelayanan kesehatan di Banyumas, dia meminta konsentrasi eksekutif sebaiknya tidak hanya difokuskan pada masalah kesehatan.

Menurut dia, masalah kesehatan dan pendidikan telah diatur oleh pemerintah pusat sehingga daerah tinggal memaksimalkan dan menyinergikannya.

"Yang butuh perhatian lebih di Banyumas sebenarnya bagaimana mendorong iklim investasi untuk peningkatan PAD (pendapatan asli daerah) dan penanganan infrastruktur di semua lini," katanya.

Sementara itu, anggota Komisi D DPRD Banyumas Eko Purwanto menilai baik terhadap tidak adanya pembatasan biaya pengobatan dalam KBS.

Akan tetapi, kata dia, verifikasi terhadap warga miskin peserta KBS harus dilakukan secara ketat sehingga benar-benar tepat sasaran.

Pemerintah Kabupaten Banyumas segera mengujicobakan Kartu Banyumas Sehat (KBS) pada bulan Juli 2013.

"Pada tahap uji coba ini, kami rencanakan sebanyak 10 ribu KBS yang didistribusikan kepada warga miskin di Kabupaten Banyumas. Kami ingin mengetahui reaksi masyarakat dan rumah sakit atas pemberlakuan KBS ini," kata Bupati Banyumas Achmad Husein.

Menurut dia, KBS ini akan ditujukan bagi 167.477 warga miskin di Kabupaten Banyumas yang tidak terdaftar sebagai peserta jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) namun telah masuk dalam program jaminan kesehatan daerah (Jamkesda).

Dengan demikian, kata dia, warga miskin yang telah terdaftar dalam progam Jamkesda secara otomatis masuk dalam KBS.

"Namun, KBS berbeda dengan Jamkesda karena tidak ada pembatasan biaya pengobatan yang ditanggung. Kalau dalam Jamkesda biaya pengobatan yang ditanggung maksimal sebesar Rp3 juta, sedangkan dalam KBS akan ditanggung semuanya," kata dia. (ant/ed)

Freddy Budiman Dimakamkan Di Surabaya

Terpidana mati kasus narkoba Freddy Budiman dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum Mbah Ratu di Jalan Demak Surabaya, Jumat sore, dengan diiringi ratusan warga setempat.

'Sendal Pondok Jodoh' Jadi Objek Wisata Bengkulu

Ratusan sendal bekas yang disusun bertingkat pada dua dinding terbuat dari bambu di Pantai Tapak Paderi yang disebut "Sendal Pondok Jodoh" menjadi objek wisata baru, khususnya bagi kalangan anak muda di Kota Bengkulu.

Kemenperin Rampungkan Prosedur Potongan Harga Gas Industri

Kementerian Perindustrian tengah merampungkan Peraturan Menteri Perindustrian yang menjadi prosedur pengajuan potongan harga gas untuk tujuh jenis industri.

Kadin: Kebijakan Izin Investasi Perlu Diperbaiki

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Tengah menyatakan kebijakan izin investasi perlu diperbaiki salah satunya izin mendirikan bangunan (IMB).

Bali Tuan Rumah Gerakan Minum Jamu

Dewan Pengurus Pusat Gabungan Pengusaha (DPP GP) Jamu memilih Bali sebagai tempat pelaksanaan menggelar kegiatan yang mengusung tema "Gerakan Nasional Minum (GNM) dan Cinta Jamu Indonesia (CJI).