Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru, Ciputra News

Masyarakat Diminta Kontribusi Pemikiran Jaminan Sosial Kesehatan

pemerintah bersama akademisi, proaktif memberi kontribusi pemikiran, persiapan implementasi, jaminan sosial kesehatan

Posted on 27 Jun 2013. Hits : 204

Pemerintah bersama akademisi, organisasi profesi dan masyarakat diminta proaktif memberi kontribusi pemikiran untuk mempercepat persiapan implementasi badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan dan di bidang ketenagakerjaan.

Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Dr Chazali H Situmorang di Palangka Raya, Rabu mengatakan bahwa pemerintah bersama DPR memberi perhatian dan komitmen yang tinggi terhadap implementasi sistem jaminan sosial nasional (SJSN) di Indonesia.

Pernyataan tersebut disampaikan Chazali Situmorang dalam sambutan tertulis yang dibacakan anggota DJSN Ir Tianggur Sinaga pada ¿Diseminasi Sistem Jaminan Sosial Nasional 2013 di Palangka Raya yang dibuka Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Ir H Achmad Diran.

Oleh karena itu, pemangku kepentingan terkait, baik pemerintah pusat dan daerah, perwakilan organisasi pekerja dan pemberi kerja, organisasi profesi dan akademisi diharapkan ikut memberi kontribusi pemikiran untuk mempercepat persiapan implementasi BPJS tersebut.

Chazali Situmorang mengatakan, perjalanan reformasi program jaminan sosial yang dibarengi penataan dengan kelembagaan SJSN di Indonesia telah dimulai sejak terbitnya Undang-Undang (UU) No.40/2004 tentang SJSN, dan disusul UU No.24/2011 tentang BPJS.

UU tersebut menetapkan pembentukan dua BPJS sebagai badan hukum publik yang diamantkan untuk menyelenggarakan program jaminan sosial, yaitu BPJS Kesehatan merupakan transformasi dari PT Askes (Persero) dan BPJS Ketenagakerjaan transformasi dari PT Jamsosten (Persero).

BPJS Kesehatan akan menyelenggarakan program jaminan kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan akan menyelenggarakan program jaminan sosial kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian, kata Chazali pada acara yang juga dihadiri Kepala PT Jamsostek Cabang Palangka Raya Didi Sumardi.

Transformasi BPJS Kesehatan dikawal dengan peta jalan jaminan kesehatan nasional yang telah diluncurkan pada November 2012, sedangkan trasformasi BPJS Ketenagakerjaan dikawal dengan peta jalan penyelenggaraan jaminan sosial bidang ketenagakerjaan yang penyusunannya diharapkan selesai 2013.

UU BPJS mengamanatkan dua BPJS tersebut akan ditetapkan per 1 Januari 2014. Tenggat waktu semakin dekat, sejumlah peraturan perundang-undangan harus disiapkan agar kedua BPJS tersebut dapat beroperasi dengan kaidah-kaidah dan pengaturan yang sudah digariskan sebelumnya.

¿Selain aspek legal, kita juga perlu menyiapkan pra kondisi penyelenggaraan SJSN tersebut seperti sistem informasi, fasilitas pelayanan, sumber daya manusia, dan sistem akuntansi,¿ katanya pada acara yang dihadiri pejabat instansi terkait di provinsi ¿Bumi Tambun Bungai¿ itu.(ant/rd)

IPW Ingatkan Perumahan Rakyat Tidak Hanya Insentif

Indonesia Property Watch mengingatkan pengembangan perumahan rakyat di berbagai daerah tidak hanya terkait insentif tetapi harus dipikirkan aspek penting lainnya seperti ketersediaan tanah.

Paket Wisata 'Pokemon Go' Dijual Di Yogyakarta

Paket wisata menangkap monster dengan aplikasi game berbasis augmented-reality yakni Pokemon Go banyak dijual dan dipasarkan oleh biro-biro perjalanan wisata di Yogyakarta.

Operator Terbelah Sikapi Penutunan Tarif Interkoneksi

Para operator telekomunikasi berbeda pandangan dalam menyikapi rencana penurunan tarif interkoneksi (lintas operator) yang akan ditetapkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika pada 1 September 2016.

Pertamina Teken Kontrak Blok East Natuna September

PT Pertamina (Persero) akan menandatangani kontrak bagi hasil (production sharing contract) untuk Blok East Natuna pada September.

Pelindo: Pelabuhan Berperan Besar Tingkatkan Perekonomian Nasional

Pelabuhan memiliki peranan yang cukup besar dalam meningkatkan perekonomian nasional, mengingat Indonesia sebagai negara kepulauan dan maritim, tapi tidak semua masyarakat paham tentang kepelabuhanan.