Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru, Ciputra News

Ombudsman Terima Laporan Terkait Pemadaman Listrik

pemadaman aliran listrik, ujian akhir sekolah

Posted on 13 Mar 2013. Hits : 329

Warga Kota Pontianak dan sekitarnya dapat melapor ke Ombudsman RI perwakilan Kalimantan Barat terkait adanya pemadaman aliran listrik selama beberapa jam tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Asisten pada Kantor Ombudsman RI kantor perwakilan Kalbar, Budi Rahman, di Pontianak, Selasa membenarkan adanya informasi mengenai diperkenankannya masyarakat untuk membuat laporan tersebut.

"Silakan lapor ke kami dan akan ditindaklanjuti," katanya saat dihubungi.

Sebelumnya, pada Minggu (10/3) siang hingga malam, sekitar 6 jam, sejumlah kawasan dalam Kota Pontianak terkena pemadaman aliran listrik. Sejumlah warga kota banyak mengeluhkan kondisi tersebut. Apalagi kini sedang berlangsung ujian akhir sekolah (UAS).

Seorang warga Jalan Perdana, Kecamatan Pontianak Selatan, Minhani, menyatakan listrik padam selama beberapa jam di rumahnya tanpa ada kejelasan kapan waktunya akan menyala. Seorang warga Jl Purnama, Nazariyah, mencoba menghubungi telepon nomor telepon 123 bagian pengaduan PLN berulang kali, namun tidak mendapat jawaban. Sementara tetangganya menghubungi PLN sebanyak delapan kali dan mendapat jawaban listrik baru akan menyala sekitar pukul 22.00 WIB.

"Padahal listrik sudah padam sejak pukul 2 siang," kata Nazariyah.

Menanggapi keluhan warga tersebut, asisten pada Ombudsman RI kantor perwakilan Kalbar, Budi Rahman mengingatkan masyarakat dapat membuat laporan ke pihaknya mengenai ketidakpuasan terhadap pelayanan publik yang dilakukan PT PLN.

"Harusnya ada warga atau publik yang lapor.Tetapi sampai hari ini belum ada yang lapor," katanya.

Meski begitu ia mengatakan, jika tidak ada warga yang melapor, Ombudsman dapat mengambil informasi dari pemberitaan di media massa."Kalau tidak ada lapor tapi ada beritanya di media, Ombudsman bisa menindaklanjutinya dengan mekanisme 'own motion investigation' (melakukan investigasi atas inisiatif sendiri, red)," katanya.

Sebelumnya, sebagai lembaga yang baru terbentuk Oktober 2012, Kepala ORI perwakilan Kalbar Agus Priyadi pernah mengatakan belum banyak warga masyarakat yang mengetahui fungsi dan tugas dari lembaga ini. Sehingga keluhan yang masuk ke pihaknya belum begitu banyak.

Padahal, jika membaca berita di koran setiap harinya, selalu saja ada keluhan mengenai pelayanan publik, meski banyak juga berita yang bagus-bagus mengenai pelayanan publik.

"Jika ada berita yang tidak bagus mengenai pelayanan publik, kami dapat menindaklanjutinya. Meski tidak ada laporan dari masyarakat kepada Ombudsman," katanya.

Ombudsman sendiri, menganggap keberadaan media massa bagaikan "mata elang" yang setiap informasinya bisa ditindaklanjuti.

Agus Priyadi mengatakan, masyarakat dapat datang langsung ke kantor ORI Kalbar di Jalan KH Ahmad Dahlan dan asisten akan menindaklanjuti dengan mencatat dan menginvestigasi laporan.

Hasilnya berupa rekomendasi diberikan kepada pimpinan lembaga pelayanan publik yang dikeluhkan itu.(ant/rd)

Ahmad Hijazi Diangkat Sebagai Sekda Riau

Presiden RI Joko Widodo menetapkan Ahmad Hijazi menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Riau melalui Keputusan Presiden (kepres) nomor 73/TPA Tahun 2016 tentang Pengangkatan dalam jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

Kelompok Tani Alami Krisis

Para petani sawah lahan pasang surut di Lahimbua, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara (Sultra) mengharapkan bantuan pemerintah setempat maupun pemerintah pusat untuk mengolah lahan mereka.

Perambahan Liar Akibatkan Krisis Air

Yayasan Kanopi Bengkulu menyatakan kerusakan hutan lindung Bukit Daun akibat perambahan liar di Kabupaten Rejanglebong, Bengkulu, yang mencapai 3.

Jelang Idul Adha, Harga Sapi Merangkak Naik

Harga sapi di Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, melonjak signifikan antara Rp1 juta hingga Rp5 juta dua minggu setelah Lebaran 2016.

Menjadi Tren Dunia, Wisata Kuliner Akan Hadir di Pulau Dewata

Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Denpasar ingin menggarap wisata gastronomi atau wisata kuliner yang potensial di Ibu Kota Provinsi Bali itu.