Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru, Ciputra News

Shelter Syarat Bagi Gedung Baru di Sumbar

shelter, syarat gedung baru, sulbar, padang

Posted on 17 Dec 2012. Hits : 280

Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Irwan Prayitno mengatakan, setiap pembangunan gedung baru, khususnya di kawasan pesisir pantai harus dilengkapi demgam "shelter", tempat evakuasi, yang diperukan jika terjadi bencana tsunami.

"Syarat itu diharapkan dapat dipatuhi oleh semua pihak, sebagai upaya mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan," kata Gubernur Irwan Prayitno di Padang, Senin.

Ia mengatakan, hal itu perlu ditekankan, mengingat pembangunan yang khusus dilengkapi dengan "shelter" belum ada, namun setiap gedung baru yang akan dibangin disyaratkan untuk dilengkapi dengan tempat evakuasi tsunami.

"Tidak dialokasikannya dana untuk pembangunan khusus shelter dalam APBD Sumbar 2013, karena dana tersebut telah dialokasikan dalam APBN," ujar Gubernur Irwan Prayitno.

Sedangkan dalam APBD 2012, Pemprov Sumbar melalui Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Pemukiman, mengalokasikan dana untuk membangun tujuh paket khusus "shelter".

Untuk pembangunannya ketujuh "shelter" tersebut dianggarkan dana Rp3,42 miliar yang bersumber dari APBD Sumbar 2012, kata Kepala Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Pemukiman Sumbar, Suprapto.

Tujuh "shelter" yang dibangun itu masing-masing, di sekolah SMU Negeri 1 Air Haji, Kabupaten Pesisir Selatan dengan dana untuk modal pengadaan konstruksi sebesar Rp355,34 juta dan untuk perencanaan Rp26,7 juta serta untuk pengawasan Rp17,9 juta.

Paket kedua dibangun "shelter" berbasis masyarakat antisipasi bencana alam tsunami di Kelurahan Air Tawar Timur Kecamatan Padang Utara, Kota Padang dengan dana pengadaan konstruksinya Rp537,97 juta dan untuk perencanaan Rp36,77 juta serta pengawasan dibiayai Rp25,25 juta.

Paket ketiga juga di Kota Padang, namun lokasinya belum ditentukan dengan biaya untuk modal pengadaan konstruksi disediakan Rp332,76 juta, biaya perencanaan Rp25,29 juta dan biaya pengawasan pembangunan Rp16,94 juta.

Paket keempat, pembangunan "shelter" tsunami berbasis masyarakat di Korong Tiram, Nagari Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman dengan biaya modal pengadaan konstruksi Rp537,97 juta, biaya perencanaan Rp36,77 juta dan biaya pengawasan proyek Rp25,25 juta.

Selain itu paket kelima pembangunan "shelter" berbasis masyarakat di Korong Pasir Baru, Nagari Pilubang, Kecamatan Sungai Limau, Padang Pariaman dengan biaya modal kontruksi Rp537,97 juta, biaya perencanaan Rp36,77 juta dan biaya pengawasan proyek dialokasikan Rp25,25 juta.

Paket ketujuh, "shelter" tsunami di Nagari Maligi, Kecamatan Sasak, Kabupaten Pasaman Barat dialokaskan dana modal pengadaan konstruksi Rp355,34 juta, biaya perencanaan Rp26,71 juta dan biaya pengawasan pembangunan Rp17,94 juta.

Paket ketujuh di Jorong Sikilang, Pasaman Barat disediakan anggaran modal pengadaan konstruksi Rp355,34 juta, biaya perencanaan Rp26,71 juta dan biaya pengawasan proyek dialokasikan Rp17,94 juta.

Total anggaran pembangunan ketujuh mencapai Rp3,42 miliar dicairkan dalam empat tahap, yakni pada triwulan-I sebesar Rp171,25 juta, triwulan-II sebesar Rp1,37 miliar, triwulan-III Rp1,71 miliar dan di triwulan-IV Rp171,25 juta, tutur Suprapto. (ant/ed)

Mataram Gelar Gebyar Pembayaran PBB

Pemerintah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, menggelar acara gebyar pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) tahun 2016 sebagai salah satu upaya meningkatkan partisipasi masyarakat membayar PBB.

BPJS Diminta Perbaiki Pola Sosialisasi Masyarakat

Anggota DPR RI Okky Asokawati meminta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk memperbaiki pola sosialisasi kepada masyarakat sehingga tidak ada lagi yang tertipu dan menggunakan kartu BPJS palsu.

Presiden Jokowi Bentuk Badan Hak Atas Kekayaan Intelektual

Anggota Komisi X DPR RI Anang Hermansyah mengatakan Presiden Joko Widodo perlu segera membentuk Badan Hak Atas Kekayaan Intelektual agar kemajuan ekonomi kreatif lebih progresif.

Yogyakarta Gagal Bawa Pulang Adipura

Pemerintah Kota Yogyakarta kembali gagal membawa pulang piala Adipura untuk tiga tahun berturut-turut sejak 2013, setelah pada tahun ini hanya mendapat plakat Adipura untuk penilaian Terminal Giwangan.

Pemain Pokemon Go Diminta Lebih Berhati-Hati Dengan Lingkungan

Maraknya permainan Pokemon Go mengakibatkan pemainnya harus berhati-hati dengan lingkungan sekitarnya, terlebih pada segelintir orang yang memanfaatkan permainan tersebut untuk melakukan tindakan kriminal.