Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru, Ciputra News

Shelter Syarat Bagi Gedung Baru di Sumbar

shelter, syarat gedung baru, sulbar, padang

Posted on 17 Dec 2012. Hits : 280

Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Irwan Prayitno mengatakan, setiap pembangunan gedung baru, khususnya di kawasan pesisir pantai harus dilengkapi demgam "shelter", tempat evakuasi, yang diperukan jika terjadi bencana tsunami.

"Syarat itu diharapkan dapat dipatuhi oleh semua pihak, sebagai upaya mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan," kata Gubernur Irwan Prayitno di Padang, Senin.

Ia mengatakan, hal itu perlu ditekankan, mengingat pembangunan yang khusus dilengkapi dengan "shelter" belum ada, namun setiap gedung baru yang akan dibangin disyaratkan untuk dilengkapi dengan tempat evakuasi tsunami.

"Tidak dialokasikannya dana untuk pembangunan khusus shelter dalam APBD Sumbar 2013, karena dana tersebut telah dialokasikan dalam APBN," ujar Gubernur Irwan Prayitno.

Sedangkan dalam APBD 2012, Pemprov Sumbar melalui Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Pemukiman, mengalokasikan dana untuk membangun tujuh paket khusus "shelter".

Untuk pembangunannya ketujuh "shelter" tersebut dianggarkan dana Rp3,42 miliar yang bersumber dari APBD Sumbar 2012, kata Kepala Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Pemukiman Sumbar, Suprapto.

Tujuh "shelter" yang dibangun itu masing-masing, di sekolah SMU Negeri 1 Air Haji, Kabupaten Pesisir Selatan dengan dana untuk modal pengadaan konstruksi sebesar Rp355,34 juta dan untuk perencanaan Rp26,7 juta serta untuk pengawasan Rp17,9 juta.

Paket kedua dibangun "shelter" berbasis masyarakat antisipasi bencana alam tsunami di Kelurahan Air Tawar Timur Kecamatan Padang Utara, Kota Padang dengan dana pengadaan konstruksinya Rp537,97 juta dan untuk perencanaan Rp36,77 juta serta pengawasan dibiayai Rp25,25 juta.

Paket ketiga juga di Kota Padang, namun lokasinya belum ditentukan dengan biaya untuk modal pengadaan konstruksi disediakan Rp332,76 juta, biaya perencanaan Rp25,29 juta dan biaya pengawasan pembangunan Rp16,94 juta.

Paket keempat, pembangunan "shelter" tsunami berbasis masyarakat di Korong Tiram, Nagari Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman dengan biaya modal pengadaan konstruksi Rp537,97 juta, biaya perencanaan Rp36,77 juta dan biaya pengawasan proyek Rp25,25 juta.

Selain itu paket kelima pembangunan "shelter" berbasis masyarakat di Korong Pasir Baru, Nagari Pilubang, Kecamatan Sungai Limau, Padang Pariaman dengan biaya modal kontruksi Rp537,97 juta, biaya perencanaan Rp36,77 juta dan biaya pengawasan proyek dialokasikan Rp25,25 juta.

Paket ketujuh, "shelter" tsunami di Nagari Maligi, Kecamatan Sasak, Kabupaten Pasaman Barat dialokaskan dana modal pengadaan konstruksi Rp355,34 juta, biaya perencanaan Rp26,71 juta dan biaya pengawasan pembangunan Rp17,94 juta.

Paket ketujuh di Jorong Sikilang, Pasaman Barat disediakan anggaran modal pengadaan konstruksi Rp355,34 juta, biaya perencanaan Rp26,71 juta dan biaya pengawasan proyek dialokasikan Rp17,94 juta.

Total anggaran pembangunan ketujuh mencapai Rp3,42 miliar dicairkan dalam empat tahap, yakni pada triwulan-I sebesar Rp171,25 juta, triwulan-II sebesar Rp1,37 miliar, triwulan-III Rp1,71 miliar dan di triwulan-IV Rp171,25 juta, tutur Suprapto. (ant/ed)

Sleman Kukuhkan Brajan Sebagai Sentra Kerajinan Bambu

Pemerintah Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengukuhkan Dusun Brajan, Sendangagung, Kecamatan Minggir, sebagai sentra industri kerajinan bambu.

Harga Bahan Makanan Tinggi Saat Stabilnya Inflasi

Harga kelompok "volatile food" atau bahan makanan tercatat masih cukup tinggi di tengah stabilnya inflasi kelompok inti di Manado Ibu kota Provinsi Sulawesi Utara.

Indonesia Dorong Kemitraan Liga Arab Lebih Berkembang

Pemerintah Indonesia mendorong kemitraan dengan negara-negara yang tergabung dalam Liga Arab lebih berkembang pada bidang selain perekonomian.

Kadin: Lima Strategi Tingkatkan Ekspor 500 Persen

Kamar Dagang dan Industri Indonesia menyatakan ada lima strategi untuk mengakselerasi peningkatan ekspor Indonesia sebesar 500 persen pada 2025-2030 dan meningkatkan kinerja ekspor yang tidak lagi bergantung pada sumber daya alam.

Pengusaha Dan Pejabat Sulut Manfaatkan Pengampunan Pajak

Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo dan Maluku utara (Suluttenggomalut) mengakui bahwa pengusaha besar lokal dan para pejabat turut memanfaatkan "tax amnesty" atau pengampunan pajak.