Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru, Ciputra News

Shelter Syarat Bagi Gedung Baru di Sumbar

shelter, syarat gedung baru, sulbar, padang

Posted on 17 Dec 2012. Hits : 280

Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Irwan Prayitno mengatakan, setiap pembangunan gedung baru, khususnya di kawasan pesisir pantai harus dilengkapi demgam "shelter", tempat evakuasi, yang diperukan jika terjadi bencana tsunami.

"Syarat itu diharapkan dapat dipatuhi oleh semua pihak, sebagai upaya mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan," kata Gubernur Irwan Prayitno di Padang, Senin.

Ia mengatakan, hal itu perlu ditekankan, mengingat pembangunan yang khusus dilengkapi dengan "shelter" belum ada, namun setiap gedung baru yang akan dibangin disyaratkan untuk dilengkapi dengan tempat evakuasi tsunami.

"Tidak dialokasikannya dana untuk pembangunan khusus shelter dalam APBD Sumbar 2013, karena dana tersebut telah dialokasikan dalam APBN," ujar Gubernur Irwan Prayitno.

Sedangkan dalam APBD 2012, Pemprov Sumbar melalui Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Pemukiman, mengalokasikan dana untuk membangun tujuh paket khusus "shelter".

Untuk pembangunannya ketujuh "shelter" tersebut dianggarkan dana Rp3,42 miliar yang bersumber dari APBD Sumbar 2012, kata Kepala Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Pemukiman Sumbar, Suprapto.

Tujuh "shelter" yang dibangun itu masing-masing, di sekolah SMU Negeri 1 Air Haji, Kabupaten Pesisir Selatan dengan dana untuk modal pengadaan konstruksi sebesar Rp355,34 juta dan untuk perencanaan Rp26,7 juta serta untuk pengawasan Rp17,9 juta.

Paket kedua dibangun "shelter" berbasis masyarakat antisipasi bencana alam tsunami di Kelurahan Air Tawar Timur Kecamatan Padang Utara, Kota Padang dengan dana pengadaan konstruksinya Rp537,97 juta dan untuk perencanaan Rp36,77 juta serta pengawasan dibiayai Rp25,25 juta.

Paket ketiga juga di Kota Padang, namun lokasinya belum ditentukan dengan biaya untuk modal pengadaan konstruksi disediakan Rp332,76 juta, biaya perencanaan Rp25,29 juta dan biaya pengawasan pembangunan Rp16,94 juta.

Paket keempat, pembangunan "shelter" tsunami berbasis masyarakat di Korong Tiram, Nagari Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman dengan biaya modal pengadaan konstruksi Rp537,97 juta, biaya perencanaan Rp36,77 juta dan biaya pengawasan proyek Rp25,25 juta.

Selain itu paket kelima pembangunan "shelter" berbasis masyarakat di Korong Pasir Baru, Nagari Pilubang, Kecamatan Sungai Limau, Padang Pariaman dengan biaya modal kontruksi Rp537,97 juta, biaya perencanaan Rp36,77 juta dan biaya pengawasan proyek dialokasikan Rp25,25 juta.

Paket ketujuh, "shelter" tsunami di Nagari Maligi, Kecamatan Sasak, Kabupaten Pasaman Barat dialokaskan dana modal pengadaan konstruksi Rp355,34 juta, biaya perencanaan Rp26,71 juta dan biaya pengawasan pembangunan Rp17,94 juta.

Paket ketujuh di Jorong Sikilang, Pasaman Barat disediakan anggaran modal pengadaan konstruksi Rp355,34 juta, biaya perencanaan Rp26,71 juta dan biaya pengawasan proyek dialokasikan Rp17,94 juta.

Total anggaran pembangunan ketujuh mencapai Rp3,42 miliar dicairkan dalam empat tahap, yakni pada triwulan-I sebesar Rp171,25 juta, triwulan-II sebesar Rp1,37 miliar, triwulan-III Rp1,71 miliar dan di triwulan-IV Rp171,25 juta, tutur Suprapto. (ant/ed)

Pemerintah Pertemukan Pelaku Pariwisata Malaysia dan Indonesia

Kementerian Pariwisata (Kemenpar) memfasilitasi pertemuan antara industri pariwisata Indonesia dengan pelaku industri pariwisata Malaysia dalam acara Indonesia Tourism Table Top yang digelar di Kuala Lumpur, Malaysia.

BPJS-Disdukcapil Serang 'Jemput Bola' Perekaman E-KTP Buruh

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Serang bersama Dinas Kependudukan Catatan Sipil (Disdukcapil) setempat melakukan "jemput bola" membantu perekaman pembuatan KTP elektronik (E-KTP) para buruh dan ditargetkan selesai 30 September 2016.

Haji- MPR Dorong Pemerintah Lobi Saudi Tambah Kuota

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid meminta agar pemerintah lebih mengintensifkan lobi ke Arab Saudi untuk meminta tambahan kuota haji mengingat sejumlah negara Muslim tidak akan menggunakan kuotanya dengan maksimal karena kondisi dalam negerinya.

Pemerintah Harapkan Investor Tanam Modal Untuk Pulihkan Lahan Gambut

Pemerintah berencana mengundang para investor menanamkan modal untuk mendukung upaya membantu restorasi gambut.

Walhi: Bangun Pengelolaan Sampah Berteknologi Ramah Lingkungan

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jakarta Puput TD Putra mendorong pemerintah DKI Jakarta secepatnya membangun pengelolaan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang guna mengontrol limbah sampah itu.