Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru, Ciputra News

UMK Bekasi 2013 Ditetapkan Rp. 2,1 Juta

umk, upah minimum, bekasi, umr, 2013

Posted on 16 Nov 2012. Hits : 3759

Bekasi- Dewan Pengupahan Kota Bekasi, Jawa Barat, menetapkan besaran upah minimum kota (UMK) setempat pada 2013 mendatang sebesar Rp2.100.000.

"Jumlah itu meningkat cukup drastis mencapai Rp677.750 dari UMK 2011 sebesar Rp1.422.250," ujar Ketua Dewan Pengupahan Kota Bekasi, Abdul Iman, di Bekasi, Jumat.

Menurut dia, penetapan itu dilakukan pada Kamis (15/11) malam di Gedung Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi dengan cara voting yang melibatkan perwakilan pengusaha, serikat pekerja, dan pemerintah daerah.

"Selanjutnya angka ini akan kita serahkan ke Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, untuk segera disahkan," katanya.

Penentuan UMK tersebut dilatarbelakangi hasil penghitungan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang dilakukan perwakilan buruh dan pengusaha yang mencapai Rp1.658.036 dengan berbagai variabel harga, seperti sembako, listrik, hingga kamar kontrakan.

"UMK untuk kelompok 2 ditetapkan sebesar Rp2.305.000, dan kelompok 1 Rp2.420 .000," katanya.

Secara terpisah, Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Bekasi, Abdullah, bersyukur dengan nominal yang telah disepakati bersama.

"Alhamdulillah, seluruh pihak menyetujui penetapan UMK walaupun melalui perdebatan yang cukup alot," katanya.

Dia mengatakan, penetapan UMK 2013 ini wajib dilaksanakan bagi pengusaha yang mampu. Namun, apabila pengusaha yang tidak mampu melaksanakan UMK dapat melakukan permohonan penangguhan.

"Penangguhan diberi waktu selama 6 bulan dengan melampirkan data-data keuangan perusahaan dua tahun ke belakang," ujarnya.

Menurut dia, penetapan UMK kali ini tidak diwarnai intimidasi. Sehingga, Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Barat per 1 Januari 2013 diharapakan dapat dijalani para pengusaha.

"Kami juga berharap ada peningkatan kualitas kerja buruh, sehingga nilai produksi dapat meningkat," ujarnya. (ANT/gws)

RAPBN 2017 Dilanjutkan Ke Pembahasan Teknis

Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2017 akan dilanjutkan pada pembahasan teknis usai seluruh fraksi partai politik DPR menyampaikan tanggapan atas RAPBN 2017 dalam sidang paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.

PT PP Akan 'Rights Issue' Rp4,41 Triliun

BUMN konstruksi, PT PP (Persero) Tbk akan melakukan peningkatan modal disetor melalui mekanisme penawaran umum terbatas I (PUT I) dengan penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) atau "rights issue" senilai Rp4,41 triliun.

Presiden Minta Izin Investasi Disatukan Di BKPM

Presiden Joko Widodo meminta pelayan perizinan yang berada di beberapa kementerian ditarik dan dijadikan satu di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Petani Tembakau Tolak Isu Kenaikan Harga Rokok

Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Kabupaten Boyolali Jawa Tengah, menyatakan, menolak adanya isu kenaikan harga rokok hingga rata-rata Rp50 ribu per bungkus.

Mendag: Persepsi Tentang Daging Beku Perlu Diluruskan

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita berpendapat persepsi masyarakat memandang daging beku impor tidak higienis perlu diluruskan supaya minat masyarakat membeli dan mengonsumsi daging beku tidak berkurang.