Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru, Ciputra News

APBN 2013 Untuk NTB Rp 15,7 Triliun

apbn, ntb, susilo bambang yudhoyono, kpa, apbd

Posted on 20 Dec 2012. Hits : 353

APBN 2013 yang dialokasikan untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mencapai Rp15,7 triliun terdiri atas DIPA sebesar Rp6,5 triliun dan alokasi sementara dana transfer ke daerah provinsi dan kabupaten/kota sebesar Rp9,2 triliun.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi NTB Alfiah mengumumkan total APBN 2013 untuk NTB itu saat penyerahan DIPA 2013 kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Satuan Kerja (Satker), di Mataram, Kamis.

DIPA 2013 untuk NTB itu diserahkan secara simbolis oleh Gubernur NTB TGH M Zainul Majdi, kepada 21 KPA dan Satker di NTB yang disaksikan pejabat Kementerian Keuangan, Pimpinan DPRD NTB, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Sekretaris Daerah NTB, jajaran pimpinan pemerintahan daerah, dan pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Penyerahan DIPA 2013 itu merupakan tindak lanjut dari penyerahan DIPA secara nasional yang dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada pimpinan kementerian/lembaga dan gubernur di Istana Negara, Jakarta, 12 Desember 2012.

DIPA 2013 yang diserahkan itu terdiri dari DIPA untuk Satuan Kerja (Satker) Vertikal Kementerian/Lembaga sebesar Rp 5,3 triliun, SKPD dalam rangka dekonsentrasi sebesar Rp 370 miliar, SKPD dalam rangka tugas pembantuan sebesar Rp513 miliar, dan SKPD dalam rangka urusan bersama sebesar Rp245 miliar, sehingga totalnya mencapai Rp 6,5 triliun.

Sedangkan alokasi sementara dana transfer ke daerah untuk provinsi sebesar Rp 1,6 triliun, dan untuk kabupaten/kota sebesar Rp 7,6 triliun, sehingga totalnya mencapai Rp 9,2 triliun.

Alfiah mengatakan, APBN untuk NTB itu merupakan bagian dari total APBN 2013 yang secara garis besar terdiri atas pendapatan negara dan hibah sebesar Rp 1.529,7 triliun.

Sementara anggaran belanja negara dialokasikan sebesar Rp1.683 triliun, sehingga defisit anggaran ditetapkan sebesar Rp 153,3 triliun atau 1,65 persen dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB), yang akan ditutup melalui pembiayaan dalam negeri sebesar Rp 172,8 triliun, dan pembiayaan luar negeri sebesar minus Rp 19,5 triliun.

APBN 2013 itu disusun dengan memperhatikan perkembangan ekonomi makro terkini dan prospeknya ke depan. Beberapa asumsi yang sudah disepakati yakni pertumbuhan ekonomi diharapkan sebesar 6,8 persen, inflasi sebesar 4,9 persen dan nilai tukar rupiah diasumsikan sebesar Rp9.300 per dolar AS.

Tahun depan ditetapkan tingkat bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) tiga bulan sebesar 5,0 persen, target lifting minyak sebesar 900 ribu barel per hari, dan tingkat harga minyak mentah diperkirakan sebesar 100 dolar AS per barel. Lifting gas diperkirakan mencapai 1.360.000 barel per hari.

"Penetapan besaran untuk masing-masing asumsi dasar ekonomi makro telah memperhatikan perkembangan ekonomi global terkini dan prospeknya ke depan," ujar Alfiah.

Dengan penyerahan DIPA 2013 itu, maka kantor pemerintah yang melayani masyarakat sudah dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sejak hari pertama 2013 dengan dukungan penyediaan dana dari Kementerian Keuangan maupun dari APBD.

DIPA merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran (PA) yang disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan/Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.

Alfiah pada kesempatan itu menyampaikan apresiasi kepada pimpinan pemerintah daerah di NTB yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan atas pelaksanaan validasi dan pengesahan DIPA 2013.

Apresiasi juga diberikan kepada para KPA/kepala satuan kerja atas responsnya dalam melaksanakan ketentuan dan prosedur yang ditetapkan sehingga proses validasi dan pengesahan DIPA 2013 dapat selesai tepat waktu.

Ia juga meminta pihak terkait menyampaikan pertanggungjawaban keuangan berupa Laporan Keuangan 2012 secara benar dan tepat waktu.

"Hal ini penting dalam upaya mempertahankan prestasi pemerintah di tahun anggaran lalu yang mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP)," ujarnya.(ant/ev)

Pembangunan Konstruksi Tol Soroja Capai 50 Persen

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa menuturkan pembangunan konstruksi Jalan Tol Soreang-Pasirkoja (Soroja) yang memiliki panjang sekitar 8,62 kilometer hingga saat ini mencapai 40 hingga 50 persen.

Loop Kepo Roadshow ke Sekolah di Palembang

Telkomsel kembali mengadakan program loop kepo tahun 2016 ini dengan melakukan pertunjukan keliling atau roadshow ke sekolah-sekolah di Palembang untuk mendorong kreativitas anak muda Indonesia melalui pemanfaatan teknologi secara positif dan produktif.

25 Juta Manusia Bergantung Pada Sungai Citarum

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan pada Peringatan Hari Lingkungan Hidup se-Dunia Tingkat Provinsi Jawa Barat, di Halaman Gedung Sate Bandung, Rabu, menuturkan sekitar 25 juta manusia secara tidak langsung bergantung pada Sungai Citarum.

Panglima TNI: TNI-Polri Harus Hindari Perkelahian

Aparat TNI-Polri harus menghindari perkelahian kata Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo usai upacara Prasetya Perwira Pendidikan Pertama Perwira Prajurit Karier TNI 2016 di Akademi Militer Magelang, Rabu.

Produk Ikan Pekalongan Diminati Pedagang Luar Provinsi

Produk hasil tangkapan ikan nelayan Kota Pekalongan, Jawa Tengah, diminati oleh pedagang sejumlah provinsi.