Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru, Ciputra News

Eva: Implementasi Otonomi Daerah Hambat Gerakan KB

otonomi daerah, faktor penghambat kb, anggota dpr ri, eva kusuma

Posted on 10 Jan 2013. Hits : 350

Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Eva Kusuma Sundari, menilai implementasi otonomi daerah merupakan salah satu faktor penghambat keberhasilan gerakan keluarga berencana (KB).

"Sejak pemberlakuan otonomi daerah (otda), terjadi penyusutan drastis jumlah pegawai negeri sipil (PNS) penyuluh KB, yakni semula satu petugas untuk 1-2 desa, kini seorang penyuluh harus melakukan pendampingan 4-6 desa sekaligus," katanya kepada ANTARA di Semarang, Kamis pagi.

Selain itu, kata Eva K. Sundari, dukungan yang lemah dari pemerintah daerah juga berdampak pada terhambatnya kerja-kerja sukarelawan KB desa dan kecamatan akibat tiadanya dukungan uang transpor dan operasional dari pemda yang memadai.

"Tidak mengherankan bila laju pertumbuhan penduduk mengalami kenaikan pascapenerapan otda," kata Eva yang juga Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR RI itu.

Ia mencontohkan Provinsi Jawa Timur yang mengalami kenaikan dari 0,69 menjadi 0,76 persen, sebagaimana data dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jatim 2010.

"Kenaikan laju pertumbuhan penduduk Jatim itu harus diwaspadai semua pihak," kata anggota DPR RI berasal dari Daerah Pemilihan Jawa Timur VI (Blitar, Kediri, dan Tulungagung) itu.

Tidak berbeda dengan daerah lain, kata dia, sekitar 93 persen akseptor KB di Tulungagung adalah perempuan. Sedikitnya akseptor KB laki-laki itu (tujuh persen) selain faktor kultural juga ada problem pembiayaan.

Akibat sektor kesehatan yang diotonomikan, termasuk untuk mendukung pendapatan asli daerah (PAD), pembiayaan vasektomi di RSUD--sebagaimana SK Bupati Tulungagung--sebesar Rp600 ribu, sedangkan di RS Bhayangkara Rp200 ribu.

Oleh karena itu, politikus PDI perjuangan itu bertekad memperjuangkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang responsif terhadap isu kependudukan dan KB.

Hal itu, kata Eva, sesuai dengan aspirasi para sukarelawan KB yang disampaikan dalam dialog bertajuk "Kependudukan dan Pembangunan Berkelanjutan dengan Dukungan ProRep-Partnership" di Hotel Bharata Tulungagung, Sabtu (5/1).

Dialog kependudukan yang diikuti 70 sukarelawan KB itu juga dihadiri Ketua Komisi C DPRD Tulungagung Wiwik Triasmoro, anggota Komisi A DPRD Tulungagung Soebianto, serta Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (PPPAKB) Kabupaten Tulungagung Suharmiyati.

Dalam dialog itu, para sukarelawan KB juga mengingatkan hambatan-hambatan serius dalam pelaksanaan program KB yang sifatnya sistemik. Misalnya, program penundaan usia menikah menjadi terganggu akibat situs porno yang bebas diakses dari internet hingga ke telepon seluler milik para remaja.

Demikian pula, katanya, sektor pendidikan, bukan saja miskin materi pendidikan "life skill" (kecakapan hidup) soal hak reproduksi, ketiadaan sekolah menengah pertama (SMP) di desa-desa terpencil juga berkontribusi terhadap masih tingginya usia menikah dini.

Menyadari lemahnya komitmen politik pemda-pemda terhadap program KB di Jatim, kecuali Kabupaten Bojonegoro dan Madiun, maka dialog ditutup dengan penandatanganan "Deklarasi Komitmen Politikus PDI Perjuangan untuk Memperjuangan APBD yang Responsif Kependudukan".

Deklarasi ditandatangani oleh Eva K. Sundari (anggota DPR RI), Soebianto dan Wiwik Triasmoro (keduanya dari DPRD Kabupaten Tulungagung). Acara itu disaksikan para sukarelawan KB dan Kepala PPPAKB Kabupaten Tulungagung Suharmiyati.(ant/id)

Mataram Gelar Gebyar Pembayaran PBB

Pemerintah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, menggelar acara gebyar pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) tahun 2016 sebagai salah satu upaya meningkatkan partisipasi masyarakat membayar PBB.

BPJS Diminta Perbaiki Pola Sosialisasi Masyarakat

Anggota DPR RI Okky Asokawati meminta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk memperbaiki pola sosialisasi kepada masyarakat sehingga tidak ada lagi yang tertipu dan menggunakan kartu BPJS palsu.

Presiden Jokowi Bentuk Badan Hak Atas Kekayaan Intelektual

Anggota Komisi X DPR RI Anang Hermansyah mengatakan Presiden Joko Widodo perlu segera membentuk Badan Hak Atas Kekayaan Intelektual agar kemajuan ekonomi kreatif lebih progresif.

Yogyakarta Gagal Bawa Pulang Adipura

Pemerintah Kota Yogyakarta kembali gagal membawa pulang piala Adipura untuk tiga tahun berturut-turut sejak 2013, setelah pada tahun ini hanya mendapat plakat Adipura untuk penilaian Terminal Giwangan.

Pemain Pokemon Go Diminta Lebih Berhati-Hati Dengan Lingkungan

Maraknya permainan Pokemon Go mengakibatkan pemainnya harus berhati-hati dengan lingkungan sekitarnya, terlebih pada segelintir orang yang memanfaatkan permainan tersebut untuk melakukan tindakan kriminal.