Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru, Ciputra News

Komisi IX Sesalkan Program KJS Terhambat

program kjs, terlambat, disesalkan, komisi 9

Posted on 21 May 2013. Hits : 213

Wakil Ketua Komisi IX DPR, Irgan Chairul Mahfiz menyesalkan hambatan pelaksanaan Program Kartu Jakarta Sehat (KJS) berupa pengunduran diri 16 rumah sakit karena dapat mengganggu pelayanan kesehatan masyarakat kurang mampu.

Irgan di Jakarta, Selasa, menyebutkan ke-16 rumah sakit mengundurkan diri dari program KJS akibat pertimbangan perubahan pola pembiayaan pelayanan kesehatan masyarakat yang dilakukan PT Asuransi Kesehatan (Askes) sehingga membuat nilai pembayaran sangat kecil saat terjadi klaim oleh pengelola 16 rumah sakit tersebut.

Ke-16 yang mengundurkan diri dari prorgram KJS adalah RS MH Thamrin, RS Admira, RS Bunda Suci, RS Mulya Sari, RS Satya Negara, RS Paru Firdaus, RS Islam Sukapura, RS Husada, RS Sumber Waras, RS Suka Mulya, RS Port Medical, RS Puri Mandiri Kedoya, RS Tria Dipa, RS JMC, RS Mediros, serta RS Restu Mulya.

Komisi IX DPR yang antara lain membidangi pengawasan sektor kesehatan, katanya, berharap masalah itu dapat diatasi agar program untuk menyejahterakan rakyat Jakarta tetap berjalan.

"Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, PT Askes, dan pimpinan RS di DKI Jakarta perlu segera bertemu guna mencari solusi mengatasi persoalan ini, supaya tidak berkembang dalam bentuk keresahan ataupun menyebabkan kerugian bagi masyarakat luas," kata Irgan dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.

PT Askes mengelola pelaksanaan jaminan kesehatan untuk warga Pemprov DKI Jakarta berdasarkan perjanjian kerja sama yang disepakati Pemprov DKI dan PT Askes pada April 2013.

Irgan mengatakan sasaran program KJS merupakan masyarakat miskin dan hampir miskin, selain itu, pelaksanaan KJS sejauh ini banyak dipergunakan masyarakat yang mau menggunakan puskesmas dan fasilitas rawat inap kelas III di berbagai rumah sakit.

Program KJS menargetkan peserta sebanyak 4,7 juta jiwa terdiri atas 1,2 juta jiwa peserta jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) dan 3,5 juta jiwa penduduk DKI lainnya.

Dengan perhitungan premi per orang Rp23.000 setiap bulan maka total anggaran yang dikelola dalam rangka pelayanan kesehatan masyarakat di DKI Jakarta sebesar Rp1,2 triliun.

"Bisa dibayangkan program KJS jelas terganggu dengan pengunduran diri 16 rumah sakit itu. Lalu, akan berapa banyak masyarakat miskin yang kesulitan mengakses dan mendapatkan pelayanan kesehatan," katanya.

Ia juga mengingatkan pemerintah dan DPR sudah bersepakat menerapkan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) mulai 1 Januari 2014.

"Jangan sampai program sistem jaminan sosial nasional yang akan dikembangkan itu pun tidak berjalan sebagaimana mestinya," ujarnya.(ris/ant)

Mataram Gelar Gebyar Pembayaran PBB

Pemerintah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, menggelar acara gebyar pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) tahun 2016 sebagai salah satu upaya meningkatkan partisipasi masyarakat membayar PBB.

BPJS Diminta Perbaiki Pola Sosialisasi Masyarakat

Anggota DPR RI Okky Asokawati meminta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk memperbaiki pola sosialisasi kepada masyarakat sehingga tidak ada lagi yang tertipu dan menggunakan kartu BPJS palsu.

Presiden Jokowi Bentuk Badan Hak Atas Kekayaan Intelektual

Anggota Komisi X DPR RI Anang Hermansyah mengatakan Presiden Joko Widodo perlu segera membentuk Badan Hak Atas Kekayaan Intelektual agar kemajuan ekonomi kreatif lebih progresif.

Yogyakarta Gagal Bawa Pulang Adipura

Pemerintah Kota Yogyakarta kembali gagal membawa pulang piala Adipura untuk tiga tahun berturut-turut sejak 2013, setelah pada tahun ini hanya mendapat plakat Adipura untuk penilaian Terminal Giwangan.

Pemain Pokemon Go Diminta Lebih Berhati-Hati Dengan Lingkungan

Maraknya permainan Pokemon Go mengakibatkan pemainnya harus berhati-hati dengan lingkungan sekitarnya, terlebih pada segelintir orang yang memanfaatkan permainan tersebut untuk melakukan tindakan kriminal.