Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru, Ciputra News

Pemkab Madiun Revisi Usulan UMK 2013

pemkab madiun, umk, usulan umk, madiun

Posted on 26 Nov 2012. Hits : 510

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun, Jawa Timur, merevisi usulan Upah Minimun Kabupaten (UMK) tahun 2013 yang semula disepakati dewan pengupahan dan pemda setempat sebesar Rp896.700 menjadi Rp915 ribu.

"Perubahan usulan UMK tersebut sudah kami kirim ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk dapat ditetapkan dan diberlakukan," ujar Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Madiun, Suyadi, Senin.

Menurut dia, perubahan UMK tersebut atas inisiatif Bupati Madiun Muhtarom. Karena UMK tidak kunjung ditetapkan, Bupati pun meminta Dinsosnakertrans melakukan survei ulang untuk menetapkan UMK baru.

"Hari Senin (19/11) pekan lalu rapat, Selasa (20/11) Bupati meminta kami ke lapangan untuk melakukan survei lagi guna menentukan besaran kebutuhan hidup layak (KHL)," katanya.

Survei untuk menentukan KHL dilakukan di tiga titik, yakni di Pasar Pagotan, Pasar Dolopo, serta Pasar Caruban. Hasil perhitungan survei diperoleh KHL hingga Desember mencapai Rp915 ribu.

"Atas perhitungan tersebut, kami pun memutuskan usulan UMK 2013 mencapai Rp915 ribu atau 100 persen dari capaian KHL," terang Suyadi.

Dia menjelaskan, langkah tersebut dianggap tepat. Karena pada Jumat (23/11), pihaknya telah menerima surat faks dari Pemprov Jatim yang menyebut adanya surat dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang meminta UMK di Jatim mencapai 100-133 persen dari angka KHL.

"Atas revisi tersebut, untuk sementara kami masih menunggu surat resminya dari Gubernur Jawa Timur. Setelah itu baru ditindaklanjuti," katanya.

Meski telah disepakati dewan pengupahan, Suyadi tidak menampik, revisi UMK ini akan menjadi beban sejumlah pengusaha. Sebab, kenaikan UMK tahun depan dibandingkan 2012 cukup tinggi. Tidak menutup kemungkinan, para pengusaha akan mengajukan penangguhan.

"Pemerintah memberi kesempatan bagi pengusaha untuk melakukan penangguhan. Syaratnya, para pengusaha itu harus mau keuangannya diaudit tim independen," katanya.

Dari hasil audit, bisa diketahui kondisi keuangan perusahaan seperti apa. Jika memang tidak mampu, para pengusaha itu dipersilahkan untuk menangguhkan UMK. Namun jika hasil audit menyatakan, keuangan masih mampu membayar karyawan sesuai UMK, mereka diwajibkan untuk mematuhi peraturan. (ant/as)

Harga Bahan Makanan Tinggi Saat Stabilnya Inflasi

Harga kelompok "volatile food" atau bahan makanan tercatat masih cukup tinggi di tengah stabilnya inflasi kelompok inti di Manado Ibu kota Provinsi Sulawesi Utara.

Indonesia Dorong Kemitraan Liga Arab Lebih Berkembang

Pemerintah Indonesia mendorong kemitraan dengan negara-negara yang tergabung dalam Liga Arab lebih berkembang pada bidang selain perekonomian.

Kadin: Lima Strategi Tingkatkan Ekspor 500 Persen

Kamar Dagang dan Industri Indonesia menyatakan ada lima strategi untuk mengakselerasi peningkatan ekspor Indonesia sebesar 500 persen pada 2025-2030 dan meningkatkan kinerja ekspor yang tidak lagi bergantung pada sumber daya alam.

Pengusaha Dan Pejabat Sulut Manfaatkan Pengampunan Pajak

Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo dan Maluku utara (Suluttenggomalut) mengakui bahwa pengusaha besar lokal dan para pejabat turut memanfaatkan "tax amnesty" atau pengampunan pajak.

IPB Kenalkan 'Science Techno Park'

Institut Pertanian Bogor (IPB) memperkenalkan IPB Science Techno Park, sebuah kawasan pengembangan inovasi yang akan menjadi science-techno-park bidang pertanian, pangan dan biosains termaju di Indonesia.