Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru, Ciputra News

Selidiki Kendala UN Secara Ilmiah

arif rahman hakim, penelitian ilmiah, pelaksanaan ujian nasional

Posted on 05 May 2013. Hits : 331

Pengamat pendidikan Arif Rahman Hakim berpendapat perlu diadakan penelitian ilmiah guna menyelidiki kendala dalam pelaksanaan ujian nasional selama ini.

"Saya menganjurkan pemerintah mengadakan penelitian ilmiah secara menyeluruh dan tuntas, dari hulu ke hilir, untuk mencari tahu kendala sesungguhnya dari pelaksanaan UN. Apakah yang bermasalah memang pada percetakannya, pengucuran uangnya, atau keinginan politisnya," kata Arif di Jakarta, Sabtu.

Menurut dia, penelitian untuk menyelidiki kendala UN tersebut sangat pentingdilakukan karena UN adalah salah satu penentu dari kualitas pendidikan nasional.

"Sebab UN ini kan memang dijadikan standard oleh pemerintah untuk bisa melihat secara menyeluruh kualitas masing-masing sekolah, salah satunya untuk melihat sekolah-sekolah yang 'masih kurang'," ujarnya.

Arif menilai bahwa masih banyak tahap pelaksanaan UN yang belum akuntabel sehingga sering terjadi pelanggaran, mulai dari kebocoran soal dan kunci jawaban ujian, kecurangan dalam ujian yang dilakukan oleh guru atau murid yang tidak bertanggung jawab, keterlambatan naskah soal yang mengakibatkan penundaan jadwal UN, hingga buruknya kualitas kertas jawaban UN.

"Tetapi secara sentralistis bahwa sampai ada beberapa provinsi yang tertunda melaksanakan UN itu sesuatu yang mengejutkan. Bagaimana persiapannya? Dimana letak kekurangannya?," tuturnya.

Oleh karena itu, dia menegaskan bahwa penelitian ilmiah itu merupakan solusi paling tepat untuk mencari kekurangan atau kelemahan dalam proses penyelenggaraan UN sehingga pada pelaksanaan UN berikutnya, kendala-kendala itu dapat diatasi dan tidak terulang lagi.

Arif mengatakan ada beberapa hal dalam proses penyelenggaraan UN yang perlu diteliti untuk menemukan penyebab dari masalah yang timbul dalam pelaksanaan UN, antara lain perizinan dari DPR, saat pencairan dana UN, ketepatan waktu pencetakan, serta kinerja SDM di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Dia menambahkan, dari pihak Kemendikbud, setidaknya ada dua badan yang harus diteliti, yaitu Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) serta Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang).

"Apakah BSNP dan Balitbang di Kemendikbud ini bekerja sama dengan baik untuk melakukan tugas atau malah jalan sendiri-sendiri? Ini harus diteliti. Selain itu, penggunaan anggaran untuk penyelanggaraan UN selama ini perlu diaudit dan dibuka secara transparan untuk selanjutnya ditindaklanjuti," katanya.

Dia berharap pemerintah dapat menjadilan pengalaman UN 2013 sebagai pelajaran agar masalah yang terjadi pada UN tahun ini tidak terjadi lagi dalam penyelenggaraan UN di tahun mendatang.

Meskipun demikian, dia tetap menilai bahwa pelaksanaan Ujian Nasional 2013 tetapsah dan hasil UN itu tetap valid.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh mengatakan bahwa pihaknya akan memberi sanksi bagi pejabat Kemendikbud yang terbukti terlibat kasus yang menyebabkan pelaksanaan ujian nasional (UN) SMA sederajat ditunda.

"Siapapun, termasuk pejabat di jajaran kementerian, yang terbukti melakukan kelalaian didalam melakukan tugas terkait penyelenggaraan UN akan diberi sanksi," kata M. Nuh.

Menurut dia, hingga saat ini hasil investigasi yang dikeluarkan pihak Irjen Kemendikbud hanya sebagian karena penyelidikan mengenai proyek penyelenggaraan UN belum 100 persen tuntas.

"Hasil investigasi ini baru sebagian karena sebenarnya ada tiga titik, yaitu pada saat pelaksanaan, pengadaan, dan percetakan. Investigasi untuk pelaksanaan lebih difokuskan kepada yang ada di kementerian," jelasnya.(ant/rd)

Perwakilan Indonesia Kunjungi PLTN Beloyarsk Rusia

Delegasi dari perwakilan tetap negara-negara asing untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, termasuk Indonesia, yang berkedudukan di Wina, Austria, mengunjungi PLTN Beloyarsk di Rusia.

UU Kelapa Sawit Akan Melindungi Kepentingan Pelaku Usaha

Komisi IV DPR berupaya memperjuangkan lahirnya Undang-Undang (UU) yang akan melindungi industri kelapa sawit di Indonesia.

Singapura Tertarik Berinvestasi di TAA Sumsel

Menteri Negara untuk luar negeri Singapura DR Mohamad Maliki Osman mengatakan, pihaknya tertarik melakukan kerja sama dan berinvestasi terutama di kawasan pelabuhan laut Tanjung Api-Api, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan.

RRI Kendari Gelar Audisi Bintang Radio

Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) Kendari, Sulawesi Tenggara, menggelar audisi bintang radio 2016 khusus untuk pelajar.

McDonald's Corporation Berencana Jual Hak Waralaba ke Mitra Lokal

McDonald's Corp berencana menjual hak waralaba selama 20 tahun di Malaysia dan Singapura.