Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru, Ciputra News

DPT di Kabupaten Malang Diverifikasi Ulang

dpt, kabupaten malang, verifikasi ulang

Posted on 09 Oct 2013. Hits : 575

Daftar pemilih tetap Pemilu Legislatif 2014 di Kabupaten Malang, Jatim, diverifikasi ulang karena dikhawatirkan berpotensi ada pemilih ganda, kata Pimpinan Divisi Pengawasan dan Hubungan Antarlembaga Panwas Kabupaten Malang Eka Fatmawati.

Hasil verifikasi (audit) daftar pemilih tetap (DPT) ini akan diserahkan ke Bawaslu Provinsi Jatim yang selanjutnya ke Bawaslu pusat, kata Eka Fatmawati di Malang, Rabu.

"Proses audit DPT ini sudah dilakukan sejak kemarin (Selasa, 8/10). Audit DPT ini kami lakukan karena sesuai pernyataan dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Malang, perbandingan antara daftar pemilih sementara (DPS) dengan DPT berada di atas ambang," katanya.

DPT yang melebihi batas ambang itu, kata Eka, ada ketidakwajaran antara DPT dengan data kependudukan, bahkan persentasenya mencapai 80 persen hingga 100 persen.

Dari 33 kecamatan yang ada di Kabupaten Malang, 25 kecamatan di antaranya masuk daftar di atas ambang batas. Batas ambang normal adalah 60 sampai 80 persen dari jumlah penduduk dan Kabupaten Malang rata-rata ambang batasnya mencapai 84 persen.

Delapan kecamatan yang "normal" itu di antaranya adalah Kecamatan Singosari, Kromengan, Wagir, Pakisaji, Pagelaran, Pakis serta Kepanjen.

Lebih lanjut Eka Fatmawati menjelaskan audit DPT tersebut sebagai tindak lanjut dari Surat edaran Bawaslu Nomor 717 tentang Pelaksanaan dan pengawasan DPT Pemilu DPR, DPD dan DPRD.

Bawaslu RI meminta semua Panwaslu di kota/kabupaten untuk melakukan audit, sebab DPT yang telah ditetapkan Komisi pemilihan Umum (KPU) diduga masih banyak kejanggalan, termasuk DPT ganda, Nomor Induk Kependudukan (NIK) ganda serta status perkawinan.

Proses audit tersebut, lanjutnya, adalah membandingkan antara DPT pada Pilgub Jatim akhir Agustus lalu dengan daftar potensial penduduk pemilih pemilu (DP4), kemudian dibandingkan dengan DPS dan terakhir dengan DPT.

"Besok (Kamis, 10/10) hasil verifiaksi ini kami serahkan k e Bawaslu Provinsi Jatim dan selanjutnya akan diserahkan ke Bawaslu RI. Di Bawaslu puasat nantinya akan dibahas dalam rapat kerja nasional (Rakernas)," ujarnya, menambahkan.(ris/ant)

Yenni Wahid Harap Wiranto Jadi Pejuang HAM

Putri kedua mantan Presiden Abdurrahman Wahid, Yenny Wahid, berharap penunjukan Jenderal TNI (Purnawirawan) Wiranto yang kini adalah menteri koordinator bidan polisik, hukum, dan HAM, dapat digunakan sebagai momentum perjuangan penegakan HAM di Indonesia.

MK Tolak Uji Materi UU Advokad

Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat) yang diajukan oleh tiga advokat anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi).

Sanjung Hillary, Obama Terus Mengejek Donald Trump

Presiden Amerika Serikat Barack Obama yang delapan kali menyebut nama calon presiden dari Partai Republik Donald Trump, menyatakan bahwa Trump lebih memainkan ketakutan orang Amerika ketimbang menawarkan solusi bagi ketakutan yang dihadapi orang Amerika.

Pemkab Bekasi Rencanakan Pengolahan Sampah Sistem Composing

Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, berencana melakukan pengolahan sampah dengan sistem composing agar dapat menghasilkan gas metan rumah tangga.

Stabilisasi Harga Jadi Prioritas

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menyatakan bahwa dirinya akan memprioritaskan stabilisasi harga bahan pokok penting yang menjadi kebutuhan mendasar masyarakat dengan menggandeng pelaku ekonomi untuk mendukung rencana pemerintah tersebut.