Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru

Kemendagri Sosialisasikan Perubahan UU Adminduk

sosialisasi, perubahan, undang-undang, kemendagri, adminduk

Posted on 09 Dec 2013. Hits : 534

Kementerian Dalam Negeri melakukan sosialisasi perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Adminduk) kepada seluruh aparat Disdukcapil di daerah.

"Perubahan UU tersebut sangat mendasar, sehingga implementasinya memerlukan perubahan pola pikir dari para penyelenggara dan pelaksana sampai kepada operator pelayanan administrasi kependudukan, selain juga perubahan pola pikir masyarakat," kata Mendagri Gamawan Fauzi di Jakarta, Minggu malam.

Ia menjelaskan perubahan yang terjadi dalam UU tersebut cukup signifikan, antara lain mengenai stelsel aktif Pemerintah dalam melakukan pencatatan administrasi kependudukan, dan pencetakan kartu tanda penduduk (KTP) elektronik di tingkat kabupaten-kota.

Selain itu, pemberlakuan masa KTP elektronik penduduk menjadi seumur hidup sepanjang tidak ada perubahan data penduduk, penerbitan akta kelahiran tanpa penetapan pengadilan negeri, serta yang paling penting adalah pelayanan administrasi kependudukan dengan cuma-cuma atau gratis.

Perubahan mengenai stelsel aktif dan pelayanan admnistrasi kependudukan secara gratis itu diharapkan dapat sampai kepada petugas atau aparat Disdukcapil di daerah.

"Jangan sampai penduduk di suatu daerah berkeluh kesah karena tidak mendapat pelayanan administrasi kependudukan karena tidak ada pelayanan keliling, atau, sebenarnya (pelayanan itu) ada tetapi aparat di daerah tersebut malas berkeliling," katanya.

Di hadapan 1.100 petugas Disdukcapil, Mendagri menegaskan bagi aparat yang meminta biaya kepada masyarakat terhadap pelayanan tersebut, maka bisa diancam dengan pidana kurungan dua tahun penjara atau denda seberat-beratnya Rp25 juta.

Sosialisasi perubahan UU tersebut disampaikan dalam acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pencatatan Sipil Tahun 2013 di Jakarta, yang juga dihadiri oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI Arif Wibowo.

"Yang paling penting dalam perubahan UU ini adalah semua pelayanan administrasi kependudukan diberikan secara cuma-cuma, sehingga untuk mempercepat pelayanan gratis tersebut harus diwujudkan dengan kinerja efektif antara Pemerintah pusat dan daerah," kata Arif.

Keputusan pembahasan perubahan UU Adminduk tersebut dilakukan di DPR RI pada 26 November lalu melalui sidang paripurna, sehingga mulai Januari 2014 seluruh perubahan dalam UU tersebut dapat diberlakukan.(ant/vaa)

Menkeu Upayakan Pencapaian Target Penerimaan Pajak 2016

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan mengupayakan pencapaian target penerimaan pajak sebesar Rp1.

Kemenkeu Gandeng Apkasi Bahas RUU Keuangan

Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia merespon positif rencana Kementrian Keuangan RI menggandeng Apkasi dalam pembahasan Rancangan Undang-undang yang akan memperbaharui hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Lima Dubes Siap Hadiri PBN Pekalongan

Lima duta besar negara sahabat menyatakan siap hadir pada pembukaan Pekan Batik Nusantara (PBN) di Kawasan Budaya Jetayu Kota Pekalongan dijadwalkan 4 Oktober 2016.

Akun Medsos Harus Didaftarkan ke KPU DKI

Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta mengingatkan setiap bakal calon gubernur dan wakil gubernur setempat atau partai politik pendukung untuk mendaftarkan akun media sosial mereka ke Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta "Setiap paslon boleh juga parpol bikin akun khusus, boleh juga gabungan partai bikin akun khusus dan semuanya harus didaftarkan di KPU DKI Jakarta," kata Ketua Pokja Kampanye DKI Jakarta, Dahlia Umar di Kantor KPU DKI Jakarta, Sabtu.

E-Warong Terintegrasi dengan Rumah Pangan Kota

Direktur Pengembangan Bisnis Perum Bulog Imam Subowo mengatakan, Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan (E-Warong KUBE PKH) akan terintegrasi dengan Rumah Pangan Kota (RPK).