Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru

Kemendagri Sosialisasikan Perubahan UU Adminduk

sosialisasi, perubahan, undang-undang, kemendagri, adminduk

Posted on 09 Dec 2013. Hits : 534

Kementerian Dalam Negeri melakukan sosialisasi perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Adminduk) kepada seluruh aparat Disdukcapil di daerah.

"Perubahan UU tersebut sangat mendasar, sehingga implementasinya memerlukan perubahan pola pikir dari para penyelenggara dan pelaksana sampai kepada operator pelayanan administrasi kependudukan, selain juga perubahan pola pikir masyarakat," kata Mendagri Gamawan Fauzi di Jakarta, Minggu malam.

Ia menjelaskan perubahan yang terjadi dalam UU tersebut cukup signifikan, antara lain mengenai stelsel aktif Pemerintah dalam melakukan pencatatan administrasi kependudukan, dan pencetakan kartu tanda penduduk (KTP) elektronik di tingkat kabupaten-kota.

Selain itu, pemberlakuan masa KTP elektronik penduduk menjadi seumur hidup sepanjang tidak ada perubahan data penduduk, penerbitan akta kelahiran tanpa penetapan pengadilan negeri, serta yang paling penting adalah pelayanan administrasi kependudukan dengan cuma-cuma atau gratis.

Perubahan mengenai stelsel aktif dan pelayanan admnistrasi kependudukan secara gratis itu diharapkan dapat sampai kepada petugas atau aparat Disdukcapil di daerah.

"Jangan sampai penduduk di suatu daerah berkeluh kesah karena tidak mendapat pelayanan administrasi kependudukan karena tidak ada pelayanan keliling, atau, sebenarnya (pelayanan itu) ada tetapi aparat di daerah tersebut malas berkeliling," katanya.

Di hadapan 1.100 petugas Disdukcapil, Mendagri menegaskan bagi aparat yang meminta biaya kepada masyarakat terhadap pelayanan tersebut, maka bisa diancam dengan pidana kurungan dua tahun penjara atau denda seberat-beratnya Rp25 juta.

Sosialisasi perubahan UU tersebut disampaikan dalam acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pencatatan Sipil Tahun 2013 di Jakarta, yang juga dihadiri oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI Arif Wibowo.

"Yang paling penting dalam perubahan UU ini adalah semua pelayanan administrasi kependudukan diberikan secara cuma-cuma, sehingga untuk mempercepat pelayanan gratis tersebut harus diwujudkan dengan kinerja efektif antara Pemerintah pusat dan daerah," kata Arif.

Keputusan pembahasan perubahan UU Adminduk tersebut dilakukan di DPR RI pada 26 November lalu melalui sidang paripurna, sehingga mulai Januari 2014 seluruh perubahan dalam UU tersebut dapat diberlakukan.(ant/vaa)

WHO: Dunia Tidak Boleh Lewatkan Tanda Awal Setiap Wabah Flu

Badan Kesehatan Dunia (WHO), Senin, menyeru semua negara memantau dengan saksama penyebaran virus flu unggas, yang mematikan pada unggas dan hewan ternak, serta segera melaporkan setiap paparan pada manusia, yang menunjukkan tanda awal wabah flu.

Perampok Gasak Harta Warga Bekasi Rp400 Juta

Pelaku perampokan menggasak harta senilai total Rp400 juta dari sebuah rumah mewah di Perumahan Grand Galaxy City, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (21/1).

AirAsia X Dapatkan Izin Terbang Ke Amerika Serikat

AirAsia X telah mendapatkan izin dari Federal Aviation Administration (FAA) untuk mengoperasikan penerbangan ke Amerika Serikat.

Emirates Gagal Terbang Di Bandara Ngurah Rai

Pesawat Emitares Airilines gagal terbang di Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali, karena ban bagian belakang pesawat itu pecah saat bersiap tinggal landas sehingga kembali ke apron sekitar pukul 00.

Pelindo Akui Kuala Tanjung Blum Jadi 'Hub'

Direktur Utama PT Pelindo I (Persero) Bambang Eka Cahyana mengakui Pelabuhan Kuala Tanjung, Sumatera Utara memang belum bisa menjadi pelabuhan pengumpul (hub) karena masih dalam tahap pengembangan.