Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru, Ciputra News

KPU - Polri Tandatangani MOU Pengamanan Pemilu 2014

kpu, polri, penandatanganan mou, pemilu 2014

Posted on 16 Jan 2013. Hits : 316

Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Kepolisian RI (Polri), Rabu, menandatangani nota kesepahaman (MOU) tentang penyelenggaraan pengamanan Pemilihan Umum (Pemilu ) 2014 di Gedung KPU Pusat, Jakarta.

"Melalui penandatanganan nota kesepahaman ini, akan menjadikan keyakinan bahwa proses pemilu dapat dilaksanakan dengan optimal sesuai yang diharapkan," kata Kapolri Jenderal Timur Pradopo di Jakarta.

Polri menegaskan komitmennya untuk bersikap profesional, netral dan tidak terpengaruh dari pihak manapun dalam melakukan pengamanan pelaksanaan Pemilu 2014.

Timur berharap proses penyelenggaraan pemilu di Tanah Air dapat mewujudkan perubahan dan siklus pemerintahan yang cerdas.

Oleh karena itu, pelaksanaan pesta demokrasi yang digelar lima tahun sekali itu perlu pengamanan maksimal.

Dia menambahkan konflik yang biasanya terjadi dalam proses penyelenggaraan pemilu di Indonesia antara lain adalah penetapan jumlah pemilih dan politik uang.

"Apabila tidak dikelola dengan sungguh-sungguh, maka akan berdampak pada aspek kehidupan sosial," tambahnya.

Nota kesepahaman antara KPU dan Polri tersebut merupakan kelanjutan dari kesepakatan kedua belah pihak yang tertuang dalam SK Nomor 09/SKB/KPU/2008 dan SK Nomor 8/7/VII/2008 tentang pengamanan pemilu.

Selain itu, nota kesepakatan bersama tentang sentra penegakan hukum terpadu (Gakkundu) antara Polri, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Kejaksaan Agung RI (Kejagung).

"Melalui nota kesepahaman dan nota kesepakatan ini, embrio kerja sama yang bersinergi sesuai tupoksi masing-masing dapat terwujud," kata Jaksa Agung Basrief Arief.

Penegakan hukum tidak dapat dilakukan oleh satu institusi saja, tapi juga oleh semua lembaga terkait serta peran masyarakat.

Oleh karena itu, nota kesepahaman dan kesepakatan bersama tersebut diperlukan untuk menyamakan persepsi dalam pelanggaran pelaksanaan Pemilu 2014 secara terpadu dan berintegritas.(ant/id)

Mensos Resmikan E-Warong Di Kulon Progo

Menteri Sosial Khofifah Indarparawansa meresmikan elektronik warong gotong royong di Desa Krembangan, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat.

OJK Bali Ajak Mahasiswa Investasi Pasar Modal

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara mengajak mahasiswa di Pulau Dewata untuk berinvestasi di pasar modal karena adanya kemudahan berupa minimum transaksi sebesar Rp100 ribu.

Perajin Hiasan Kulit Kerang Terkendala Bahan Baku

Perajin hiasan yang terbuat dari kulit kerang di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, terkendala bahan baku karena kerang sulit ditemukan di wilayah perairan selatan Cilacap.

Pengamanan Laut Tidak Bisa Dilakukan Satu Negara

Pengamanan wilayah laut sebenarnya tidak bisa dilakukan oleh satu negara saja walau pun masuk yuridiksi negara tersebut dalam mencegah aktivitas penangkapan ikan secara ilegal.

Ahok: Ganjil Genap Lebih Efektif Dibandingkan 3-in-1

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menilai sistem ganjil genap lebih efektif dalam mengurangi volume kendaraan di ibukota dibandingkan dengan sistem terdahulu, yakni 3-in-1.