Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru, Ciputra News

Ombudsman RI : Lima Kementerian Dapat Rapor Merah

ombudsman, lima kementerian, dapat rapor merah

Posted on 22 Jul 2013. Hits : 184

Ombudsman RI (ORI) memberikan nilai merah kepada lima dari 18 kementerian, setelah dilakukan observasi terkait penyelenggaraan pelayanan publik khususnya pelayanan perizinan, kata Ketua ORI Danang Girindrawardana.

"Lima kementerian yang mendapatkan rapor merah, yaitu Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Sosial, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi," kata Danang dalam jumpa pers di Kantor Ombudsman RI di Jakarta, Senin.

Selain kelima kementerian dengan nilai buruk itu, Ombudsman RI juga menilai ada sembilan kementerian di zona kuning dan empat kementerian di zona merah.

"Kami menyarankan kepada Presiden dan kementerian yag masuk ke dalam zona merah agar mengubah tata laksana pelayanan publiknya untuk memenuhi kewajiban sebagai penyelenggara publik sesuai ketentuan UU," tambahnya.

Observasi itu dilakukan oleh tim Ombudsman selama tiga bulan, mulai Maret hingga Mei, dengan didasarkan pada peraturan standar pelayanan publik menurut Undang-undag Nomor 25 Tahun 2009.

Sebagian besar unit pelayanan publik, yang menjadi sampel dalam observasi itu, sudah menjalankan kewajiban untuk menginformasikan persyaratan perizinan pada tempat-tempat yang mudah dilihat pengguna pelayanan.

Namun masih ada 42,9 persen unit tidak memajang standar waktu pelayanan, sedangkan 32,1 persen unit tidak memasang informasi biaya pelayanan.

"Hal ini bisa memicu terjadinya pungutan liar yang dilakukan oknum penyelenggara pelayanan publik," tututrnya.

Sementara itu, sembilan kementerian di zona kuning atau unit pelayanan publik dengan tingkat kepatuhan sedang adalah Kementerian Agama, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kehutanan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Kemudian Kementerian Keuangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Perhubugan serta Kementerian Riset dan Teknologi.

Selain itu, kementerian yang mendapatkan rapor hijau atau dengan tingkat kepatuhan baik adalah Kementerian ESDM, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian.(ris/ant)

Legislator: Rokok Mahal Kendalikan Konsumsi Generasi Muda

Anggota Komisi IV DPR Akmal Pasluddin menyatakan kenaikan tarif cukai hasil tembakau yang membuat harga rokok mahal akan mengendalikan konsumsi generasi muda dan memberikan dampak positif pada masa depan.

Pengelolaan Hutan Jangan Dijadikan Kepentingan Ekonomi

Peneliti Ekonomi Kehutanan Pusat Peneliti dan Pengembangan Sosial Ekonomi dan Kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ismatul Ismail menyatakan pengelolaan hutan jangan dijadikan kepentingan ekonomi sehingga bisa merusak kelestarian hutan.

Gempa Runtuhkan Bangunan di Italia Tengah, Enam Diperkirakan Tewas

Gempa berkekuatan besar menghacurkan sejumlah bangunan di Italia tengah pada Rabu dinihari, menjebak penduduk dan menyebabkan warga lain melarikan diri, dengan setidak-tidaknya enam orang diperkirakan tewas.

KPK Dorong Perbaikan Tata Kelola Pemerintah Daerah

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong pemerintah daerah memperbaiki tata kelola pemerintah dengan menerapkan praktik terbaik (best practice) khususnya bidang perencanaan dan pengelolaan APBD, pengadaan barang dan jasa serta pelayanan perizinan.

Sumatera Selatan Dongkrak Konsumsi Ikan Masyarakat

Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Selatan mendongkrak konsumsi ikan masyarakat dengan menggencarkan gerakan makan ikan (Gemarikan) di setiap kabupaten/kota.