Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru

Pakar : DPR Tak Berhak Uji Calon Pejabat

dpr, tak berhak, uji calon pejabat

Posted on 22 Jul 2013. Hits : 213

Seorang pengamat politik menyatakan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap calon-calon pejabat pemerintah tertentu tidak perlu dilakukan, karena tidak sesuai dengan sistem pemerintahan presidensil yang berlaku di Indonesia.

"Tidak akan pernah ada fit and proper test karena rakyat tidak pernah memandatkan DPR untuk melakukan hal tersebut," kata Dosen Politik Universitas Multimedia Nusantara, Nosami Rikadi kepada Antara di Jakarta, Senin.

Di masa reformasi ini, DPR telah melakukan fit and proper test untuk para calon duta besar Indonesia untuk negara lain dan juga calon panglima TNI, sedangkan pada masa pemerintahan sebelumnya DPR tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan fit and proper test.

Sistem pemerintahan Indonesia sejak awal kemerdekaan berdasarkan UUD 1945 menganut sistem presidensil, tetapi setelah masa reformasi sistem pemerintahan mulai bercampur dengan sistem parlementer sehingga munculnya keraguan.

Pada masa presidensil, semua kekuasaan tertinggi berada di tangan presiden, namun sejak era reformasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi turut serta dalam proses pemilihan pejabat-pejabat tertentu, sehingga sistem pemerintahan menjadi tidak konsisten.

"Dalam UUD, presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan tidak bertanggung jawab kepada parlemen, akan tetapi bertanggung kepada rakyat yang memilihnya. Namun DPR tetap memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan," kata Nosami.

Menurut dia, sistem pemerintahan tidak konsisten karena dalam sistem presidensil, presiden indonesia tidak dapat dicopot karena alasan politik oleh DPR, sedangkan sebaliknya anggota DPR tdk boleh dicopot karena alasan politik oleh partai.

Semua pemangku kepentingan baik itu eksekutif, legislatif, dan rakyat harus sepakat terlebih dahulu dalam sistem kenegaraan yang dianut oleh negaranya.

"Baik buruknya sistem bukan pada bentuk sistem itu sendiri, melainkan konsistensi semua pemangku kepentingan untuk menjalankan sistem yang telah disepakati," ujarnya.(ris/ant)

Rumah Bongkar-Pasang Ini Bisa Dibangun Hanya dalam Waktu Tiga Jam

Pernah membayangkan membangun sebuah rumah hanya dalam waktu tiga jam? Arsitek Joshua Woodsman dari Pin-Up Houses merealisasikan hal tersebut dengan mendesain rumah kecil inovatif yang disebut dengan France.

Puluhan Toko Sepanjang Harmoni-Pecenongan Tutup

Puluhan toko tutup di kawasan jalan Harmoni hingga Pecenongan, Jakarta Pusat pada saat pelaksanaan doa bersama di Monumen Nasional (Monas).

Dinas Kebersihan DKI Kerahkan Berbagai Sarana Saat Doa Bersama

Dinas Kebersihan DKI Jakarta mengerahkan berbagai sarana dan prasarana kebersihan selama berlangsungnya aksi doa bersama pada hari ini di Kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat.

Dewan Kesenian Metro Gelar Pameran Seni Rupa

Dewan Kesenian Metro (DKM) pada penghujung tahun 2016 tak hanya menggelar Liga Teater Pelajar tetapi juga menyiapkan gelar pameran seni rupa bertajuk Point of Interest.

Doa Bersama 212 Diwarnai Gerimis

Aksi doa bersama umat Islam pada 2 Desember (212) diwarnai gerimis ringan pukul 10.