Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru, Ciputra News

Pakar : DPR Tak Berhak Uji Calon Pejabat

dpr, tak berhak, uji calon pejabat

Posted on 22 Jul 2013. Hits : 213

Seorang pengamat politik menyatakan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap calon-calon pejabat pemerintah tertentu tidak perlu dilakukan, karena tidak sesuai dengan sistem pemerintahan presidensil yang berlaku di Indonesia.

"Tidak akan pernah ada fit and proper test karena rakyat tidak pernah memandatkan DPR untuk melakukan hal tersebut," kata Dosen Politik Universitas Multimedia Nusantara, Nosami Rikadi kepada Antara di Jakarta, Senin.

Di masa reformasi ini, DPR telah melakukan fit and proper test untuk para calon duta besar Indonesia untuk negara lain dan juga calon panglima TNI, sedangkan pada masa pemerintahan sebelumnya DPR tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan fit and proper test.

Sistem pemerintahan Indonesia sejak awal kemerdekaan berdasarkan UUD 1945 menganut sistem presidensil, tetapi setelah masa reformasi sistem pemerintahan mulai bercampur dengan sistem parlementer sehingga munculnya keraguan.

Pada masa presidensil, semua kekuasaan tertinggi berada di tangan presiden, namun sejak era reformasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi turut serta dalam proses pemilihan pejabat-pejabat tertentu, sehingga sistem pemerintahan menjadi tidak konsisten.

"Dalam UUD, presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan tidak bertanggung jawab kepada parlemen, akan tetapi bertanggung kepada rakyat yang memilihnya. Namun DPR tetap memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan," kata Nosami.

Menurut dia, sistem pemerintahan tidak konsisten karena dalam sistem presidensil, presiden indonesia tidak dapat dicopot karena alasan politik oleh DPR, sedangkan sebaliknya anggota DPR tdk boleh dicopot karena alasan politik oleh partai.

Semua pemangku kepentingan baik itu eksekutif, legislatif, dan rakyat harus sepakat terlebih dahulu dalam sistem kenegaraan yang dianut oleh negaranya.

"Baik buruknya sistem bukan pada bentuk sistem itu sendiri, melainkan konsistensi semua pemangku kepentingan untuk menjalankan sistem yang telah disepakati," ujarnya.(ris/ant)

DPRD: Pembentukan Dinas Kebudayaan Optimalkan Dana Keistimewaan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengharapkan pembentukan Dinas Kebudayaan di lingkungan pemeritah setempat mampu mengoptimalkan anggaran dana keistimewaan.

Desa Anggarkan Rp5 Juta Untuk Website

Desa di Kabupaten Jembrana, Bali, menganggarkan Rp5 juta untuk pembuatan website.

Robusta Bengkulu Masuk Semifinal Kopi Spesial

Kopi robusta dari Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu masuk dalam semifinal Kontes Kopi Spesialti Indonesia (KKSI) atau "Indonesia Cupping Competition" yang digelar Asosiasi Eksportir dan Industri Kopi Indonesia (AEKI) dan Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia (PPKKI) di Jakarta.

Dishubkominfo Bulungan: Infrastruktur Jalan Kurang Memadai

Sejak menjadi Ibu Kota Provinsi Kaltara, perkembangan Tanjung Selor mulai terlihat, dimulai dari bertambahnya gedung perkantoran hingga jumlah kendaraan.

Ratusan Pemohon e-KTP Bekasi Memprotes Penyetopan Layanan

Ratusan pemohon perekaman kartu tanda penduduk elektronik di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, Jawa Barat, memprotes pemberhentian layanan akibat pemadaman listrik, Selasa.