Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru

Pakar : DPR Tak Berhak Uji Calon Pejabat

dpr, tak berhak, uji calon pejabat

Posted on 22 Jul 2013. Hits : 213

Seorang pengamat politik menyatakan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap calon-calon pejabat pemerintah tertentu tidak perlu dilakukan, karena tidak sesuai dengan sistem pemerintahan presidensil yang berlaku di Indonesia.

"Tidak akan pernah ada fit and proper test karena rakyat tidak pernah memandatkan DPR untuk melakukan hal tersebut," kata Dosen Politik Universitas Multimedia Nusantara, Nosami Rikadi kepada Antara di Jakarta, Senin.

Di masa reformasi ini, DPR telah melakukan fit and proper test untuk para calon duta besar Indonesia untuk negara lain dan juga calon panglima TNI, sedangkan pada masa pemerintahan sebelumnya DPR tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan fit and proper test.

Sistem pemerintahan Indonesia sejak awal kemerdekaan berdasarkan UUD 1945 menganut sistem presidensil, tetapi setelah masa reformasi sistem pemerintahan mulai bercampur dengan sistem parlementer sehingga munculnya keraguan.

Pada masa presidensil, semua kekuasaan tertinggi berada di tangan presiden, namun sejak era reformasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi turut serta dalam proses pemilihan pejabat-pejabat tertentu, sehingga sistem pemerintahan menjadi tidak konsisten.

"Dalam UUD, presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan tidak bertanggung jawab kepada parlemen, akan tetapi bertanggung kepada rakyat yang memilihnya. Namun DPR tetap memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan," kata Nosami.

Menurut dia, sistem pemerintahan tidak konsisten karena dalam sistem presidensil, presiden indonesia tidak dapat dicopot karena alasan politik oleh DPR, sedangkan sebaliknya anggota DPR tdk boleh dicopot karena alasan politik oleh partai.

Semua pemangku kepentingan baik itu eksekutif, legislatif, dan rakyat harus sepakat terlebih dahulu dalam sistem kenegaraan yang dianut oleh negaranya.

"Baik buruknya sistem bukan pada bentuk sistem itu sendiri, melainkan konsistensi semua pemangku kepentingan untuk menjalankan sistem yang telah disepakati," ujarnya.(ris/ant)

Kemkes Gelar Periksa Deteksi Kanker Mata Gratis

Kementerian Kesehatan menggelar pemeriksaan deteksi kanker bola mata atau retinablastoma secara gratis pada 200 anak dalam memperingati Hari Kanker Anak Dunia yang jatuh pada 22 Februari.

Pemkab Tangerang Ukur Ulang 26 Situ Rusak

Pemerintah Kabupaten Tangerang, Banten, melakukan pengukuran ulang terhadap 26 situ (rawa) yang rusak untuk dilakukan normalisasi.

Strategi Kemenperin Dongkrak Industri Padat Karya

Produk industri dalam negeri dipacu agar lebih berdaya saing agar mampu menjadi pemenang perdagangan di kancah global sehingga Kementerian Perindustrian mengusulkan insentif berupa pemotongan pajak penghasilan (PPh) untuk industri padat karya yang berorientasi ekspor.

Jatim Akan Luncurkan "e-Smart Samsat"

Pemerintah Provinsi bekerja sama dengan Kepolisian Daerah Jawa Timur akan meluncurkan program "e-Smart Samsat" untuk memudahkan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Heryawan Instruksikan Moratorium Izin Pembangunan Kawasan Banjir

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menginstruksikan Pemerintah Kota Bekasi untuk segera menyetop seluruh perizinan pembangunan di seluruh kawasan rawan banjir mulai 2017.