Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru, Ciputra News

Pakar : DPR Tak Berhak Uji Calon Pejabat

dpr, tak berhak, uji calon pejabat

Posted on 22 Jul 2013. Hits : 213

Seorang pengamat politik menyatakan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap calon-calon pejabat pemerintah tertentu tidak perlu dilakukan, karena tidak sesuai dengan sistem pemerintahan presidensil yang berlaku di Indonesia.

"Tidak akan pernah ada fit and proper test karena rakyat tidak pernah memandatkan DPR untuk melakukan hal tersebut," kata Dosen Politik Universitas Multimedia Nusantara, Nosami Rikadi kepada Antara di Jakarta, Senin.

Di masa reformasi ini, DPR telah melakukan fit and proper test untuk para calon duta besar Indonesia untuk negara lain dan juga calon panglima TNI, sedangkan pada masa pemerintahan sebelumnya DPR tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan fit and proper test.

Sistem pemerintahan Indonesia sejak awal kemerdekaan berdasarkan UUD 1945 menganut sistem presidensil, tetapi setelah masa reformasi sistem pemerintahan mulai bercampur dengan sistem parlementer sehingga munculnya keraguan.

Pada masa presidensil, semua kekuasaan tertinggi berada di tangan presiden, namun sejak era reformasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi turut serta dalam proses pemilihan pejabat-pejabat tertentu, sehingga sistem pemerintahan menjadi tidak konsisten.

"Dalam UUD, presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan tidak bertanggung jawab kepada parlemen, akan tetapi bertanggung kepada rakyat yang memilihnya. Namun DPR tetap memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan," kata Nosami.

Menurut dia, sistem pemerintahan tidak konsisten karena dalam sistem presidensil, presiden indonesia tidak dapat dicopot karena alasan politik oleh DPR, sedangkan sebaliknya anggota DPR tdk boleh dicopot karena alasan politik oleh partai.

Semua pemangku kepentingan baik itu eksekutif, legislatif, dan rakyat harus sepakat terlebih dahulu dalam sistem kenegaraan yang dianut oleh negaranya.

"Baik buruknya sistem bukan pada bentuk sistem itu sendiri, melainkan konsistensi semua pemangku kepentingan untuk menjalankan sistem yang telah disepakati," ujarnya.(ris/ant)

Pembangunan Konstruksi Tol Soroja Capai 50 Persen

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa menuturkan pembangunan konstruksi Jalan Tol Soreang-Pasirkoja (Soroja) yang memiliki panjang sekitar 8,62 kilometer hingga saat ini mencapai 40 hingga 50 persen.

Loop Kepo Roadshow ke Sekolah di Palembang

Telkomsel kembali mengadakan program loop kepo tahun 2016 ini dengan melakukan pertunjukan keliling atau roadshow ke sekolah-sekolah di Palembang untuk mendorong kreativitas anak muda Indonesia melalui pemanfaatan teknologi secara positif dan produktif.

25 Juta Manusia Bergantung Pada Sungai Citarum

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan pada Peringatan Hari Lingkungan Hidup se-Dunia Tingkat Provinsi Jawa Barat, di Halaman Gedung Sate Bandung, Rabu, menuturkan sekitar 25 juta manusia secara tidak langsung bergantung pada Sungai Citarum.

Panglima TNI: TNI-Polri Harus Hindari Perkelahian

Aparat TNI-Polri harus menghindari perkelahian kata Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo usai upacara Prasetya Perwira Pendidikan Pertama Perwira Prajurit Karier TNI 2016 di Akademi Militer Magelang, Rabu.

Produk Ikan Pekalongan Diminati Pedagang Luar Provinsi

Produk hasil tangkapan ikan nelayan Kota Pekalongan, Jawa Tengah, diminati oleh pedagang sejumlah provinsi.