Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru

Pakar : DPR Tak Berhak Uji Calon Pejabat

dpr, tak berhak, uji calon pejabat

Posted on 22 Jul 2013. Hits : 213

Seorang pengamat politik menyatakan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap calon-calon pejabat pemerintah tertentu tidak perlu dilakukan, karena tidak sesuai dengan sistem pemerintahan presidensil yang berlaku di Indonesia.

"Tidak akan pernah ada fit and proper test karena rakyat tidak pernah memandatkan DPR untuk melakukan hal tersebut," kata Dosen Politik Universitas Multimedia Nusantara, Nosami Rikadi kepada Antara di Jakarta, Senin.

Di masa reformasi ini, DPR telah melakukan fit and proper test untuk para calon duta besar Indonesia untuk negara lain dan juga calon panglima TNI, sedangkan pada masa pemerintahan sebelumnya DPR tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan fit and proper test.

Sistem pemerintahan Indonesia sejak awal kemerdekaan berdasarkan UUD 1945 menganut sistem presidensil, tetapi setelah masa reformasi sistem pemerintahan mulai bercampur dengan sistem parlementer sehingga munculnya keraguan.

Pada masa presidensil, semua kekuasaan tertinggi berada di tangan presiden, namun sejak era reformasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi turut serta dalam proses pemilihan pejabat-pejabat tertentu, sehingga sistem pemerintahan menjadi tidak konsisten.

"Dalam UUD, presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan tidak bertanggung jawab kepada parlemen, akan tetapi bertanggung kepada rakyat yang memilihnya. Namun DPR tetap memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan," kata Nosami.

Menurut dia, sistem pemerintahan tidak konsisten karena dalam sistem presidensil, presiden indonesia tidak dapat dicopot karena alasan politik oleh DPR, sedangkan sebaliknya anggota DPR tdk boleh dicopot karena alasan politik oleh partai.

Semua pemangku kepentingan baik itu eksekutif, legislatif, dan rakyat harus sepakat terlebih dahulu dalam sistem kenegaraan yang dianut oleh negaranya.

"Baik buruknya sistem bukan pada bentuk sistem itu sendiri, melainkan konsistensi semua pemangku kepentingan untuk menjalankan sistem yang telah disepakati," ujarnya.(ris/ant)

WHO: Dunia Tidak Boleh Lewatkan Tanda Awal Setiap Wabah Flu

Badan Kesehatan Dunia (WHO), Senin, menyeru semua negara memantau dengan saksama penyebaran virus flu unggas, yang mematikan pada unggas dan hewan ternak, serta segera melaporkan setiap paparan pada manusia, yang menunjukkan tanda awal wabah flu.

Perampok Gasak Harta Warga Bekasi Rp400 Juta

Pelaku perampokan menggasak harta senilai total Rp400 juta dari sebuah rumah mewah di Perumahan Grand Galaxy City, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (21/1).

AirAsia X Dapatkan Izin Terbang Ke Amerika Serikat

AirAsia X telah mendapatkan izin dari Federal Aviation Administration (FAA) untuk mengoperasikan penerbangan ke Amerika Serikat.

Emirates Gagal Terbang Di Bandara Ngurah Rai

Pesawat Emitares Airilines gagal terbang di Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali, karena ban bagian belakang pesawat itu pecah saat bersiap tinggal landas sehingga kembali ke apron sekitar pukul 00.

Pelindo Akui Kuala Tanjung Blum Jadi 'Hub'

Direktur Utama PT Pelindo I (Persero) Bambang Eka Cahyana mengakui Pelabuhan Kuala Tanjung, Sumatera Utara memang belum bisa menjadi pelabuhan pengumpul (hub) karena masih dalam tahap pengembangan.