Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru, Ciputra News

Pakar : DPR Tak Berhak Uji Calon Pejabat

dpr, tak berhak, uji calon pejabat

Posted on 22 Jul 2013. Hits : 213

Seorang pengamat politik menyatakan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap calon-calon pejabat pemerintah tertentu tidak perlu dilakukan, karena tidak sesuai dengan sistem pemerintahan presidensil yang berlaku di Indonesia.

"Tidak akan pernah ada fit and proper test karena rakyat tidak pernah memandatkan DPR untuk melakukan hal tersebut," kata Dosen Politik Universitas Multimedia Nusantara, Nosami Rikadi kepada Antara di Jakarta, Senin.

Di masa reformasi ini, DPR telah melakukan fit and proper test untuk para calon duta besar Indonesia untuk negara lain dan juga calon panglima TNI, sedangkan pada masa pemerintahan sebelumnya DPR tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan fit and proper test.

Sistem pemerintahan Indonesia sejak awal kemerdekaan berdasarkan UUD 1945 menganut sistem presidensil, tetapi setelah masa reformasi sistem pemerintahan mulai bercampur dengan sistem parlementer sehingga munculnya keraguan.

Pada masa presidensil, semua kekuasaan tertinggi berada di tangan presiden, namun sejak era reformasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi turut serta dalam proses pemilihan pejabat-pejabat tertentu, sehingga sistem pemerintahan menjadi tidak konsisten.

"Dalam UUD, presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan tidak bertanggung jawab kepada parlemen, akan tetapi bertanggung kepada rakyat yang memilihnya. Namun DPR tetap memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan," kata Nosami.

Menurut dia, sistem pemerintahan tidak konsisten karena dalam sistem presidensil, presiden indonesia tidak dapat dicopot karena alasan politik oleh DPR, sedangkan sebaliknya anggota DPR tdk boleh dicopot karena alasan politik oleh partai.

Semua pemangku kepentingan baik itu eksekutif, legislatif, dan rakyat harus sepakat terlebih dahulu dalam sistem kenegaraan yang dianut oleh negaranya.

"Baik buruknya sistem bukan pada bentuk sistem itu sendiri, melainkan konsistensi semua pemangku kepentingan untuk menjalankan sistem yang telah disepakati," ujarnya.(ris/ant)

Terkait Narkoba, Ketua Parfi Gatot Brajamusti Diamankan

Kepolisian Resor Mataram, Nusa Tenggara Barat, sedang menangani kasus dugaan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu oleh Ketua Persatuan Artis Film Indonesia (Parfi) AA Gatot Brajamusti yang tertangkap pada Minggu (28/8) malam di salah satu hotel ternama di daerah itu.

Baznas Sediakan Layanan Kurban Daring

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) menyediakan layanan kurban daring untuk memudahkan masyarakat yang ingin berkurban lewat program Kurban Digital.

14.680 Kosmetik Berbahaya Disita di Ambon

Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Maluku pada Januari hingga Agustus 2016 telah mengamankan sebanyak 14.

Polisi Tangkap Ketua Parfi Gatot Brajamusti Terkait Narkoba

Kepolisian Resor Mataram, Nusa Tenggara Barat, sedang menangani kasus dugaan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu oleh Ketua Persatuan Artis Film Indonesia (Parfi) AA Gatot Brajamusti yang tertangkap pada Minggu (28/8) malam di salah satu hotel ternama di daerah itu.

Menteri Yohana Minta Penjualan Rokok Dibatasi

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana S Yembesi mengatakan, rencana kenaikan harga rokok perlu kajian mendalam terutama dampaknya.