Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru, Ciputra News

PDIP Tolak Reklamasi Teluk Benoa

pdip, tolak, reklamasi, teluk benoa

Posted on 16 Jul 2013. Hits : 339

Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPRD Bali Ketut Tama Tenaya mengatakan sikap partainya menolak reklamasi Teluk Benoa di Kabupaten Badung.

"DPD PDIP Bali dengan tegas menolak adanya reklamasi Teluk Benoa yang kini meresahkan masyarakat Pulau Dewata," kata Tama Tenaya seusai menggelar rapat tertutup dengan jajaran pengurus daerah dan Fraksi PDIP di Denpasar, Selasa.

Ia mengatakan rapat tersebut dipimpin Ketua DPD PDIP Bali Anak Agung Oka Ratmadi. Dalam rapat internal partai memutuskan untuk menolak kegiatan reklamasi tersebut.

"PDIP Bali tegas menolak rencana reklamasi seluas 838 hektare oleh PT Tirta Wahana Bali Internasional (TWBI) dengan hak konsesi 30 tahun dan dapat diperpanjang 20 tahun," katanya.

Tama Tenaya Lebih lanjut mengatakan PDIP juga menolak SK Gubernur Bali terkait izin reklamasi dan memandang dengan sendirinya SK itu batal demi hukum. Karena tidak sesuai dengan rekomendasi dewan, melabrak berbagai aturan hukum dan belum ada studi kelayakan (fesibility study) final dari LPPM Universitas Udayana sehingga SK perlu dicabut.

"Kami juga meminta ada kajian pembanding, uji laboratorium tsunami dan uji laboratorium pantai. Proses itu harus benar-benar objektif dan transparansi," katanya.

Menurut politikus asal Kelurahan Tanjung Benoa itu mengharapkan pembangunan Bali menjadi bagian rakyat Pulau Dewata. Tidak semata-mata Bali menjadi milik investor.

Dikatakan, apa pun bentuk kegiatan investasi di Bali yang berkaitan dengan pariwisata dan berdampak pada kerusakan lingkungan, rakyat Bali memiliki hak mengawal dan ambil bagian atas proses itu supaya rakyat Bali tidak menjadi penonton di daerahnya sendiri.

PDIP tetap mempertahankan pembangunan pariwisata berwawasan budaya. Reklamasi ini akan berdampak negatif bagi kelangsungan pariwisata budaya apalagi Bali bagian selatan sudah kelebihan beban (over capacity) di sektor pariwisata.

Sementara itu, Sekretaris DPD PDIP Bali Nyoman Adi Wiryatama menuding lahirnya SK izin reklamasi Gubernur Bali sangat prematur dan juga bertentangan dengan rekomendasi dewan "SK ini keluarnya sangat prematur. Kami juga sudah membaca rekomendasi dewan, jelas di sana rekomendasi melanjutkan studi (kajian), tetapi eksekutif sudah buru-buru mengeluarkan SK izin reklmasi. Jadi kami jelas menolak SK tersebut," katanya.

Pihaknya juga beranggapan SK izin reklamasi itu cacat hukum karena melabrak berbagai peraturan perundang-undangan sehingga tidak memiliki kekuatan hukum.

"SK ini menyimpang dari peraturan hukum dan rekomendasi dewan. Jadi SK itu otomatis batal demi hukum dan tidak memenuhi syarat," kata mantan Bupati Tabanan dua periode itu.

Adi Wiryatama mengatakan sikap PDIP sudah jelas menolak reklamasi. Jadi ketika reklamasi itu dilanjutkan dan SK izin reklamasi tidak dicabut, PDIP tentu akan mengambil sikap tegas lebih lanjut. PDIP sebagai partai besar di Bali tak mau disepelekan.

"Kami selaku partai besar tidak mau dihakimi sepihak. Kami akan berjuang menolak reklamasi melalui Fraksi PDIP DPRD Bali. Fraksi kami akan di depan melaksanakan amanat partai menolak reklamasi. Tentu ketika reklamasi ini dilanjutkan, tentu ada tindakan tegas dari PDIP," ucapnya.

Menurut Adi Wiryatama, reklamasi tersebut hanya akan memperparah kerusakan lingkungan Bali.

Ia mencontohkan, reklamasi yang sudah dilakukan misalnya di Kawasan Nusa Dua berdampak pada parahnya abrasi di pantai-pantai di Kabupaten Gianyar dan Klungkung.

"Sikap kami sudah final menolak reklamasi itu," kata Adi Wiryatama menegaskan.(ris/ant)

DBS Prediksi Pertumbuhan Mini Market 15,5 Persen

Grup Riset Bank Pembangunan Singapura DBS memprediksi pertumbuhan jumlah mini market di Indonesia mencapai 15,5 persen hingga 2018 melampaui pertumbuhan supermarket dan hypermarket.

Pembocor Data Amnesti Pajak Dipenjara Lima Tahun

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau-Kepulauan Riau, Jatnika, menyatakan setiap orang yang membocorkan data wajib pajak dalam program amnesti pajak akan dijatuhi sanksi pidana penjara lima tahun, untuk memberikan jaminan bahwa kebijakan tersebut memberikan kepastian keamanan bagi wajib pajak yang berpartisipasi.

Pemerintah Datangkan 11 Pembeli Potensial Asal Chile

Pemerintah melalui Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) Santiago, Chile, terus berupaya untuk meningkatkan ekspor salah satunya dengan mendatangkan 11 pembeli potensial atau buyers dari delapan perusahaan untuk datang pada Trade Expo Indonesia (TEI) 2016.

Menteri Susi Ingin Buat Monumen 'Illegal Fishing'

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti ingin adanya monumen "illegal fishing" (penangkapan ikan secara ilegal) sebagai pengingat pentingnya memberantas tindak kejahatan yang telah mengglobal tersebut.

Perlengkapan Haji Mulai Ramai Dicari Pembeli

Penjualan perlengkapan haji di pusat perbelanjaan Thamrin City, Jakarta Pusat yang dilakukan seorang pedagang mencapai keuntungan Rp40 juta per hari menjelang pemberangkatan haji 2016.