Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru, Ciputra News

Pihak Terkait Harus Tindaki Kecurangan Pilkada

pilkada, pihak, kecurangan, pemilihan kepala daerah, makassar

Posted on 29 Dec 2012. Hits : 448

Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Ilham Arief Sirajuddin-Aziz Qahar Mudzakkar (IA) meminta pihak terkait Polisi, Panwaslu dan KPU Kota Palopo menindaki kecurangan Pilkada di Palopo.

Hal itu dikemukakan setelah adanya temuan ratusan kertas suara sudah tercoblos pasangan kandidat tertentu usai penyortiran oleh KPU Palopo.

"Inilah dimaksud Pilkada curang, kenapa sudah ada kertas suara tercoblos pada kandidat tertentu sebelum pemilihan yang berjumlah ratusan," kata Ilham di Palopo, Sulsel, Sabtu.

Disela peresmian Barisan Rakyat (Barak) 145 Kota Palopo, dia menyerukan kepada seluruh lapisan masyarakat bahwa jangan hanya mendapatkan keuntungan sesaat, sebaiknya mengawasi pelaksanaan pilkada.

"Jangan mendapatkan kemenangan dengan caraa curang, ataukah dia sudah tahu akan kalah kerena mengetahui kita akan menang," ucap Ilham kepada relawan barak.

Ia menyebutkan, Barak 145 diyakini mampu mengawal dan bertugas menjaga keamanan dan kecurangan pada Pemilihan Gubernur (pilgub) 2013 dengan menyampaikan temuan-temuan terkait kecurangan di Kota Palopo.

"Sampaikan kepada masyarakat Wija To Luwu agar mengawal jalannya proses demokrasi di Sulsel, khususnya Polopo. Sejarah baru akan mencatat Insya Allah didukung IA akan jadi pempimpin baru di Sulsel dan membangun Luwu," katanya.

Dirinya mengungkapkan, tidak hanya kertas suara tercoblos, tetapi semua pejabat Pemprov Sulsel tidak satu orang Luwu pun diberikan jabatan strategis.

"Beginilih kalau orang sulit dipercaya menjadi pemimpin, belum lagi kecurangaan-kecurangan yang diduga telah dilakukannya, mari kita lawan bersama," ungkapnya.

Sebelumnya, Tim IA menemukan bukti sejumlaah surat suara kandidat nomor urut 2, Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu'mang (Sayang) sudah tercoblos di kertas suara.

"Ini tidak boleh dibiarkan dan telah merusak tatanan demokrasi, kalau melihat adanya surat suara tercoblos itu kecurangan namanya. Padahal palopo hanya mempunyai 111 surat suara," ucap Ketua Tim Data IA, Hamka Hidayat di Media Center IA, Makassar.

Hamka diketahui merupakan mantan Ketua KPU Palopo itu menduga kuat adanya indikasi kecurangan, bukan hanya Palopo tetapi daerah lain juga mengalami kasus demikian. Kendati demikian pihaknya akan melaporkan dan menempuh jalur hukum.

Ketua KPU Palopo Maksum Runi malah membantah tidak ada kertas suaraa yang tercoblos seperti kabar yang beredar saat ini.

"Saat ini surat suara masih dalam masa penyortiran, Kalaupun ada kertas suara yang ditemukan rusak maka akan dikembalikan ke KPU SulSel dan sammpai saat ini belum ditemukan kertas suara yang tercobolos," ucap Maksum.

Sebelumnya, bukan hanya kecurangan surat suara, tetapi Tim IA juga pernah dijebak pada saat pemasangan stiker ke pulik terkait mempertahankan kredibilitas Gubernur tentang Sulsel terkorup pertama di Sulsel dan ketiga dari Nasional.(ant/ ap)

Sleman Kukuhkan Brajan Sebagai Sentra Kerajinan Bambu

Pemerintah Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengukuhkan Dusun Brajan, Sendangagung, Kecamatan Minggir, sebagai sentra industri kerajinan bambu.

Harga Bahan Makanan Tinggi Saat Stabilnya Inflasi

Harga kelompok "volatile food" atau bahan makanan tercatat masih cukup tinggi di tengah stabilnya inflasi kelompok inti di Manado Ibu kota Provinsi Sulawesi Utara.

Indonesia Dorong Kemitraan Liga Arab Lebih Berkembang

Pemerintah Indonesia mendorong kemitraan dengan negara-negara yang tergabung dalam Liga Arab lebih berkembang pada bidang selain perekonomian.

Kadin: Lima Strategi Tingkatkan Ekspor 500 Persen

Kamar Dagang dan Industri Indonesia menyatakan ada lima strategi untuk mengakselerasi peningkatan ekspor Indonesia sebesar 500 persen pada 2025-2030 dan meningkatkan kinerja ekspor yang tidak lagi bergantung pada sumber daya alam.

Pengusaha Dan Pejabat Sulut Manfaatkan Pengampunan Pajak

Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo dan Maluku utara (Suluttenggomalut) mengakui bahwa pengusaha besar lokal dan para pejabat turut memanfaatkan "tax amnesty" atau pengampunan pajak.