Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru

PPP Juga Gelar Penandatanganan Pakta Integritas

politik, ppp, pakta integritas

Posted on 25 Feb 2013. Hits : 419

Partai Persatuan Pembangunan mewajibkan kader-kadernya, baik di bidang eksekutif maupun legislatif untuk menandatangani pakta integritas.

Menurut Wakil Ketua Fraksi PPP DPR RI Ahmad Yani dalam keterangan tertulisnya kepada sejumlah media, penandatanganan pakta integritas tersebut juga berlaku bagi kader baik di pusat maupun daerah.

"Seluruh anggota DPRD I dan II, Bupati-Wakil Bupati, Wali Kota-Wakil Wali Kota, Gubernur-Wakil Gubernur dari PPP diwajibkan menandatangani pakta integritas ini," kata Yani di Jakarta, Senin.

Ahmad Yani mengatakan pihaknya tengah menjadwalkan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menghadiri penandatanganan pakta integritas dengan seluruh anggota Fraksi PPP DPR RI.

"Rapat fraksi telah memutuskan agar seluruh anggota DPR RI dari Fraksi PPP yang berjumlah 38 orang untuk menandatangani pakta integritas antikorupsi," kata anggota Komisi III DPR itu.

Dia menyebutkan pakta integritas yang dilakukan PPP tidak hanya berdimensi internal partai namun justru dengan mengajak pihak eksternal yang dinilai sebagai bentuk komitmen politik PPP dalam pemberantasan korupsi.

"Pakta integritas kita tidak basa-basi politik. Tapi dengan mengajak KPK sebagai lembaga pemberantasan korupsi. Ini bentuk komitmen kita," katanya.

Sebelumnya, Yani menegaskan jika kader PPP melanggar pakta integritas tersebut, maka akan dibawa ke ranah hukum.

Dia juga menyebutkan pakta integritas tersebut juga merupakan tuntutan dari enam prinsip PPP yang sejalan dengan napas partai.

"Itu juga sesuai dengan tuntutan agama dan hadits Nabi, tegaklah keadilan walaupun itu keluarganya sendiri. Nabi bersabda kalaupun Fatimah, anakku yang mencuri, potong tangannya," katanya.

Penandatanganan pakta integritas juga dilakukan jajaran kader dan pejabat utama Partai Demokrat (10/2) terkait penyelamatan partai yang telah ditetapkan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.

Terdapat delapan butir solusi untuk penyelamatan Partai Demokrat, yang salah satunya menyebutkan anggota harus mundur dari jabatan apabila telah ditetapkan tersangka dalam kasus korupsi atau terpidana dalam kejahatan berat lain. (bn)

Lemkapi Sampaikan Rasa Keprihatinan Mendalam Atas Tragedi Skytruck

Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) menyampaikan rasa keprihatinan dan duka yang mendalam atas musibah pesawat milik Polri yang menewaskan belasan anggota Polri saat melaksanakan tugas di Kepulauan Riau.

Sanusi Akui Minta Dibayari Apartemen dan Mobil

Mantan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi mengakui bahwa ia meminta rekannya Direktur Utama PT Wirabayu Pratama Danu Wira dan Hendrikus Kangean membayari apartemen dan mobilnya.

Polri: Kotak Hitam Pesawat Skytruck Masih Dicari

Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Polri Kombes Pol Martinus Sitompul mengatakan kotak hitam atau "black box" pesawat Polri M-28 Skytruck dengan nomor registrasi P-4201 yang jatuh di perairan Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau masih dicari.

Djarot Penuhi Panggilan Polda Metro Jaya

Wakil Gubernur DKI Jakarta nonaktif Djarot Saiful Hidayat memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya guna menjadi saksi terkait laporan penghadangan kampanye di Petamburan Jakarta Pusat.

Menyibak Peninggalan Majapahit di Candi Risan

Gunungkidul daerah yang terkenal dengan kekayaan alamnya, di sana juga juga menyimpan wisata budaya berupa situs arkeologi.