Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru, Ciputra News

Bantul Susun Perda Kawasan Lahan Pangan Berkelanjutan

bantul, kawasan lahan pangan

Posted on 12 Dec 2012. Hits : 306

Pemerintah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta,menyusun Peraturan Daerah yang mengatur tentang kawasan lahan pangan berkelanjutan di daerah itu.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bantul, Tri Saktiyana di Bantul, Rabu, mengatakan, Peraturan Daerah (Perda) kawasan lahan pangan itu bertujuan untuk mengendalikan alih fungsi lahan dari pertanian ke nonpertanian.

"Sementara ini baru dalam tahap izin prinsip untuk melihat status apakah kawasan ini hijau atau kuning. Jadi nanti ketika ada alih fungsi diarahkan pada zona yang berwarna kuning," katanya.

Sementara, kata dia pada kawasan yang disebutkan berwarna hijau harus terus dipertahankan sebagai lahan pertanian berkelanjutan dan tidak boleh dialihfungsikan guna menghasilkan pangan.

"Pembahasan Rancangan Perda kawasan pangan akan mulai diproses pada 2013 mendatang bersama teman-teman di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bantul," katanya.

Menurut dia, untuk memberikan rangsangan terhadap petani yang memiliki lahan yang masuk dalam zona hijau agar tidak mengalihfungsi lahan ke nonpertanian, maka pihaknya memberikan penghargaan.

"Kami akan meringankan pajak bumi dan bangunan (PBB) terhadap petani yang bersedia mengabadikan lahan pertanian sepanjang tahun," katanya.

Sementara, Sekretaris Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan (BKPPP) Bantul, Bambang Pin Erwanta belum lama ini mengatakan, untuk memenuhi kebutuhan pangan di Bantul, harus ada lahan pertanian lestari seluas 13.000 hektare dan posisi saat ini masih ada seluas 15.000 hektare.

"Alih fungsi lahan mencapai empat hingga enam hektare per tahun, makanya diperketat agar tidak menganggu ketahanan pangan, paling tidak produksi pangan Bantul masih mencukupi kebutuhan," katanya.

Ia mengatakan, selain meringankan pajak petani, pemkab juga akan membantu mempermudah sertifikasi lahan pertanian yang dilestarikan serta diutamakan untuk mendapat bantuan benih demi kesejahteraan petani. (ant/as)

Legislator: Rokok Mahal Kendalikan Konsumsi Generasi Muda

Anggota Komisi IV DPR Akmal Pasluddin menyatakan kenaikan tarif cukai hasil tembakau yang membuat harga rokok mahal akan mengendalikan konsumsi generasi muda dan memberikan dampak positif pada masa depan.

Pengelolaan Hutan Jangan Dijadikan Kepentingan Ekonomi

Peneliti Ekonomi Kehutanan Pusat Peneliti dan Pengembangan Sosial Ekonomi dan Kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ismatul Ismail menyatakan pengelolaan hutan jangan dijadikan kepentingan ekonomi sehingga bisa merusak kelestarian hutan.

Gempa Runtuhkan Bangunan di Italia Tengah, Enam Diperkirakan Tewas

Gempa berkekuatan besar menghacurkan sejumlah bangunan di Italia tengah pada Rabu dinihari, menjebak penduduk dan menyebabkan warga lain melarikan diri, dengan setidak-tidaknya enam orang diperkirakan tewas.

KPK Dorong Perbaikan Tata Kelola Pemerintah Daerah

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong pemerintah daerah memperbaiki tata kelola pemerintah dengan menerapkan praktik terbaik (best practice) khususnya bidang perencanaan dan pengelolaan APBD, pengadaan barang dan jasa serta pelayanan perizinan.

Sumatera Selatan Dongkrak Konsumsi Ikan Masyarakat

Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Selatan mendongkrak konsumsi ikan masyarakat dengan menggencarkan gerakan makan ikan (Gemarikan) di setiap kabupaten/kota.