Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru, Ciputra News

Menpera Inginkan Dukungan Kelembangaan Penuh

kemenpera, kelembagaan penuh, perumahan rakyat

Posted on 11 Mar 2013. Hits : 237

Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz menginginkan adanya dukungan kelembagaan penuh terhadap kementerian yang dipimpinnya itu agar dapat lebih optimal dalam menyelesaikan masalah perumahan di Tanah Air.

"Saya sudah mengajukan permohonan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk membentuk kelembagaan penuh," kata Djan Faridz dalam rilis Humas Kemenpera yang diterima di Jakarta, Senin.

Menurut dia, permohonan untuk membuat status Kemenpera menjadi kementerian yang berada di kategori lebih tinggi pernah diajukan, namun ditolak Menpan karena alasan masa kabinet tinggal 1,5 tahun.

Namun, ia menginginkan agar hal itu tidak semata melihat kepada sisa jangka waktu, akan tetapi lebih kepada apa yang bisa dilakukan Kemenpera untuk menyelesaikan solusi perumahan di Indonesia.

Untuk itu, pihaknya juga telah mengirimkan kembali surat permohonan untuk mendapatkan kelembagaan penuh kepada Menpan dan berharap agar Komisi V DPR dapat mendukungnya.

"Saya sudah membuat surat permohonan kembali kepada Menpan dan saya minta dukungan Komisi V DPR RI untuk mempercepat terwujudnya hal ini," Djan Faridz.

Dalam mewujudkan kelembagaan penuh, Kemenpera telah melakukan pembagian kerja seperti untuk program perumahan swadaya telah ada penanggung jawab per kepulauan dan telah mengikuti Kementerian Pekerjaan Umum dalam membentuk semibalai.

Sebelumnya, Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz mengajak berbagai pemerintah daerah untuk terus berkomitmen dalam program pembangunan perumahan, karena dinilai masih banyak persoalan perumahan yang ditemui di tingkat daerah.

"Kemenpera akan terus mengajak pemda untuk memiliki komitmen dalam pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di daerah," katanya.

Berdasarkan hasil evaluasi program dan kegiatan Kemenpera, ternyata masih ditemukan banyak persoalan yang menghambat sektor perumahan di berbagai daerah.

Untuk itu, Kemenpera mengajak pemda mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten dan kota untuk memperkuat komitmen dan perannya dalam menyelesaikan masalah itu. (ant/as)

Ahok: Pelanggar Ganjil Genap Diberi Blangko Biru

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang akrab dipanggil Ahok mengatakan penerapan kendaraan dengan nomor polisi ganjil genap bila ada yang melanggar langsung diberi blangko tilang warna biru.

Banyuwangi Siapkan Langkah Hadapi Tantangan Ekonomi 2017

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, menyiapkan sejumlah langkah untuk menghadapi kondisi ekonomi pada 2017 yang diprediksi bakal nbanyak menghadapi tantangan berat.

Kupang Terapkan Rekam KTP Elektronik 24 Jam

Pemerintah Kota Kupang segera menerapkan layanan perekaman identitas untuk pencetakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik warga di wilayah ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur itu 24 jam.

170 Ekor Sapi Ikuti Kontes Di Situbondo

Sebanyak 170 ekor sapi hasil inseminasi buatan mengikuti kontes ternak sapi yang digelar Pemerintah Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, guna mengetahui keberhasilan pada sektor peternakan.

Program 35.000 MW Diperkirakan Tidak Capai Target

Pengamat energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi memperkirakan program pembangunan pembangkit listrik berdaya 35.