Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru

NTT Segera Berlakukan Perda Pengelolaan Cendana

cendana, kayu cendana, nusa tenggara

Posted on 04 Mar 2013. Hits : 429

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), segera memberlakukan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Kayu Cendana, yang memberi ruang bagi rakyat untuk memiliki kembali cendana.

"Implementasi Perda ini sedang dalam proses. Tim masih menggodok peraturan gubernur untuk ditandatangani," kata Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Benediktus Polo Main, di Kupang, Senin terkait rencana implementasi Perda pengelolaan cendana di NTT.

Dalam Perda Nomor: 5 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Cendana yang ditetapkan DPRD NTT akhir 2012 menyebutkan bahwa kepemilikan cendana sesuai dengan tempat tumbuh tanaman langka tersebut di seluruh wilayah NTT.

Artinya, jika pohon cendana itu tumbuh di atas lahan masyarakat maka cendana itu akan menjadi milik masyarakat sepenuhnya dan sebaliknya, jika cendana tumbuh di kawasan hutan maka menjadi milik negara, kata Benediktus.

Ia menjelaskan, lahirnya Perda Nomor 5 Tahun 2012 ini untuk menggantikan Perda Provinsi NTT No.16 Tahun 1986 tentang hak pengelolaan cendana, di mana rakyat tidak lagi berhak atas pohon cendana, baik yang tumbuh di pekarangan rumah, kebun atau hutan.

Akibatnya populasi pohon cendana di provinsi yang terkenal dengan cendana itu menurun drastis dalam beberapa tahun terakhir ini bahkan terancam punah.

Hal ini karena rakyat tidak lagi berminat menanam cendana karena hak kepemilikan sudah diambil penuh negara.

Benediktus berharap, dengan lahirnya Perda 5 Tahun 2012 ini, dapat menggairahkan kembali masyarakat untuk berlomba-lomba menanam tanaman langka ini di bumi NTT. (ant/as)

Summarecon Bandung Tawarkan Hunian Yang Humanis

Summarecon Bandung adalah kawasan seluas 300 ha yang dikembangkan oleh PT Summarecon Agung Tbk.

KPK Ingin Hilangkan Politik Uang Dalam Pilkada

Komisi Pemberantasan Korupsi menginginkan agar politik uang dalam Pemilihan Kepala Daerah dihilangkan, salah satunya dengan usulan institusi itu untuk meningkatkan dana bantuan bagi partai politik sebesar 50 persen, kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata.

Garda Bangsa: Radikalisme Ancam Kebhinekaan

Organisasi sayap Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Garda Bangsa menilai kebhinekaan yang ada di Indonesia saat ini terancam oleh perkembangan paham radikal dan terorisme.

KJRI Berupaya Bebaskan WNI Ditahan Di Jeddah

Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) berupaya membebaskan dua warga negara Indonesia (WNI) yang ditahan di Jeddah setelah bergurau membawa bom ketika hendak naik pesawat, kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir.

Presiden Segera Berantas 'Jual Beli' Jabatan ASN

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan akan segera memberantas praktik "jual beli" jabatan dalam manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).