Situs Berita, Berita Terkini, Portal Berita, Berita Terhangat, Berita Terbaru

Pembahasan Ekspor Minimum Sektoral Karimun Buntu

pembahasan, ekspor minimum, karimun

Posted on 07 Jan 2013. Hits : 335

Pembahasan upah minimum sektoral (UMS) 2013 untuk industri galangan kapal, jasa kemaritiman dan pertambangan Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, di kantor Dinas Tenaga Kerja setempat, Senin, menemui jalan buntu.

Pertemuan yang dipimpin Kepala Bidang Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Karimun Poniman tidak membuahkan kesepakatan karena beberapa perwakilan perusahaan tidak hadir, yaitu perusahaan galangan kapal dan jasa kemaritiman.

Rapat yang berlangsung hampir satu jam hanya dihadiri Serikat Pekerja Aneka Industri Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (SPAI-FSPMI), Asosiasi Pengusaha Tambang Granite Riau Indonesia (APGRI) dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Karimun.

"Rapat kita jadwal ulang pada Kamis pekan ini dengan mengundang kembali seluruh pihak yang berkepentingan," kata Poniman.

Menurut Poniman, Disnaker selaku perwakilan pemerintah tidak bisa memutuskan besaran UMS karena hanya bertindak sebagai mediator. Karena itu, seluruh pihak yang terkait harus duduk satu meja untuk menyepakati besaran UMS.

"Kami hanya mediator, keputusan ada di tangan bipartit, yaitu perwakilan pengusaha maupun pekerja," ucapnya.

Ketua SPAI-FSPMI Karimun Muhamad Fajar menyayangkan rapat yang digelar tidak menghasilkan kesepakatan apapun.

Dia menilai kebuntuan penetapan UMS merupakan dampak tidak tegasnya pemerintah daerah sehingga pembahasannya berlarut-larut.

"Kami sudah dua kali melayangkan surat kepada Bupati agar turun tangan secara langsung dalam pembahasan UMS, namun ternyata hanya dimediasi oleh staf Disnaker dan itupun tidak mampu menghadirkan pihak-pihak terkait," katanya.

Dia berharap pembahasan UMS sudah tuntas dalam rapat yang dijadwalkan pada Kamis sehingga segera disahkan mengingat saat ini sudah memasuki tahun 2013.

"UMS diatur dalam undang-undang, jadi kami berharap ada itikad baik dari pengusaha untuk membahasnya," katanya.

Perwakilan APGRI Refli Waldi menyatakan siap membahas UMS, namun tentunya dihadiri seluruh pihak terkait.

"Coba dihadirkan dulu semua pihak yang berkepentingan sehingga UMS dapat ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat," katanya.

Hal yang sama juga disampaikan Wakil Ketua Apindo Karimun JB Walianto yang mengatakan pihaknya tidak bisa mengambil keputusan mengingat tidak semua perusahaan bernaung di bawah Apindo.

"Tidak semua perusahaan bergabung dalam Apindo. Kami tidak bisa mengambil keputusan karena yang melaksanakan UMS adalah pengusaha," katanya. (at/as)

Rumah Bongkar-Pasang Ini Bisa Dibangun Hanya dalam Waktu Tiga Jam

Pernah membayangkan membangun sebuah rumah hanya dalam waktu tiga jam? Arsitek Joshua Woodsman dari Pin-Up Houses merealisasikan hal tersebut dengan mendesain rumah kecil inovatif yang disebut dengan France.

Puluhan Toko Sepanjang Harmoni-Pecenongan Tutup

Puluhan toko tutup di kawasan jalan Harmoni hingga Pecenongan, Jakarta Pusat pada saat pelaksanaan doa bersama di Monumen Nasional (Monas).

Dinas Kebersihan DKI Kerahkan Berbagai Sarana Saat Doa Bersama

Dinas Kebersihan DKI Jakarta mengerahkan berbagai sarana dan prasarana kebersihan selama berlangsungnya aksi doa bersama pada hari ini di Kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat.

Dewan Kesenian Metro Gelar Pameran Seni Rupa

Dewan Kesenian Metro (DKM) pada penghujung tahun 2016 tak hanya menggelar Liga Teater Pelajar tetapi juga menyiapkan gelar pameran seni rupa bertajuk Point of Interest.

Doa Bersama 212 Diwarnai Gerimis

Aksi doa bersama umat Islam pada 2 Desember (212) diwarnai gerimis ringan pukul 10.